Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Proses Lelang Barang Milik Negara Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember

Wulandari, Alifia Sabrina (2024) Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Proses Lelang Barang Milik Negara Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember. Undergraduate thesis, UIN K.H. Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-071-HES-2024) Alifia Sabrina Wulandari_201102020015.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Lelang, Barang Milik Negara, Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan lisan yang semakin meningkat atau menurun
untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
Pengaturan lelang telah mengalami revisi beberapa kali, meski begitu sangat sulit
untuk membuat aturan yang mencangkup seluruh aspek lelang dengan sempurna
dalam satu peraturan karena banyaknya jenis dan objek lelang, maka beberapa
jenis lelang pun diatur terpisah. Dalam pelaksanaan lelang BMN di KPKNL
Jember sering kali ditemui kendala-kendala yang mana hal ini menarik apabila
dikaji dari prinsip Syariah.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem
pelaksanaan lelang BMN di KPKNL Jember? 2) Bagaimana problematika
pengaturan dan relasi lelang di KPKNL Jember? 3) Bagaimana implementasi
prinsip hukum ekonomi syariah dalam proses lelang BMN di KPKNL Jember.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pelaksanaan lelang
BMN di KPKNL Jember, problematika pengaturan dan relasi lelang di KPKNL
Jember dan implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam proses lelang
BMN di KPKNL Jember.
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan
sosiologis, yaitu penelitian yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang
terjadi ketika sistem norma berkerja di dalam masyarakat. Sumber datanya berupa
wawancara dengan staff seksi lelang di KPKNL Jember, serta di dukung dengan
data lain berupa undang-undang, buku, jurnal, dan referensi tertulis dari penelitian
terdahulu mengenai lelang atau topik lain yang berkaitan dengan lelang.
Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam pelaksanaan lelang BMN telah
ditemukan bahwa lelang dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu tahap pra lelang,
tahap pelaksanaan lelang dan tahap pasca lelang. Terdapat beberapa kendala
dalam lelang BMN yang menyebabkan lelang dibatalkan oleh pejabat lelang,
selain itu beberapa kendala dalam lelang BMN, yaitu kurangnya minat
masyarakat terhadap lelang yang mengakibatkan lelang dilakukan secara terusmenerus.
Meskipun begitu pelaksanaan lelang BMN di KPKNL telah sesuai
dengan Tata Cara Pelaksanaan Lelang yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri
Keuangan, jika dilihat dari hukum ekonomi syariah, syarat objek dan subjek
lelang BMN telah sesuai dengan syari‟at karena sudah dilaksanakan secara
transparansi dan keadilan. Sedangkan ada beberapa objek lelang tertentu
memerlukan kehati-hatian dalam transaksinya, karena jika tidak sesuai bisa
menyebabkan jual beli lelang tersebut menjadi fasid.

Actions (login required)

View Item