Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial

Fathoni, Farid Septyan (2024) Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial. Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-009-HPI-2024) Fathoni WM.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 5 menyebutkan bahwa
terdapat alat bukti yang berupa dokumen elektronik. Konsekuensi hukum secara
materiil adalah dokumen elektronik sudah memperoleh legitimasi secara hukum
dan dapat dikatakan sebagai alat bukti. Permasalahan lain timbul yaitu bagaimana
proses pembuktiannya nanti di persidangan jika menggunakan dokumen
elektronik, karena secara ketentuan hukum formil, yang kita kenal sekarang yaitu
KUHAP, tidak menyebutkan alat bukti berupa dokumen elektronik. Dan juga
dalam ketentuan UU ITE secara hukum formil tidak diatur atau dijelaskan
bagaimana penggunaan alat bukti tersebut di persidangan.
Fokus Penelitian yaitu 1). Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik
dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial? 2). Bagaimana proses
pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan
menggunakan dokumen elektronik?
Tujuan Penelitian ini adalah pertama untuk mendeskripsikan dan
menguraikan bagaimana aturan hukum yang ada dalam perundang-undangan di
Indonesia mengenai alat bukti elektronik yang erat kaitannya dengan tindak
pidana prostitusi Online di media sosial, kedua untuk menganalisis alur dan
proses yang digunakan dalam persidangan kaitannya dengan pembuktian
menggunakan alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik pada tindak
pidana prostitusi di media sosial.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
undang-undang dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan studi
dokumen atau kepustakaan. Kemudian analisis bahan hukum dilakukan secara
kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di
dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika
dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang
sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
Hasil Penelitian yaitu 1). Pengaturan hukum alat bukti elektronik secara
khusus diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 dan juga pasal 6 Undang�Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2).
Proses pembuktian tindak pidana prostitusi yang ada dalam media sosial mengacu
pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, dimana dalam proses persidangan dimulai dari penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan dan upaya hukum mengacu
pada UU tersebut dan juga sebagian masih menggunakan KUHAP karena tidak
diatur secara khusus, seperti proses putusan

Actions (login required)

View Item