Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Toyyibah, Toyyy (2024) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-015-HTN-2024) Toyyibah_204102030106%0D.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Kabupaten jember menerbitkan peraturan daerah No. 8 tahun 2015 tentang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Aturan dalam peraturan daerah tersebut
menetapkan larangan untuk melakukan penggelandangan, mengemis, dan
ngamen. Pada konteks ini, maka dinas terkait memiliki kebijakan penanganan
terhadap aturan tersebut sehingga segala bentuk pelanggaran yang dimaksud tidak
terjadi lagi, hingga saat ini kabupaten jember, khususnya kecamatan kaliwates
masih terdapat bentuk pelanggaran seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut,
sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah no
8 tahun 2015 yang digadang sebagai Solusi kesejahteraan sosial.
Dalam penelitian ini terdapat 2 fokus penelitian yakni (1). Bagaimana
efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Kesejahteraan Sosial? (2). Bagaimana upaya penegakan hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan
Sosial?.
Tujuan dari penelitian ini untuk memahami efektivitas implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan
Sosial, dan Mengetahui upaya penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis
penelitian normative empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni
wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini
dilakukan dengan menganalisis data primer dan skunder serta teori dan pendapat
para pakar yang relevan dengan penelitian ini.
Terdapat dua kesimpulan pada penelitian ini yakni pertama (1):
implementasi perda No 8 tahun 2015, oleh dinas sosial telah dilaksanakan melalui
kebijakan penanganan dan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, dan
pengamen. Namun pelaksanaan dari dua kebijakan tersebut tidak terlaksana secara
maksimal yang disebabkan oleh program pembinaan yang sepenuhnya tidak dapat
memberikan Solusi kesejahteraan terhadap gelandangan, pengemis dan
pengamen. Sedangkan adanya (2) upaya hukum yang dilaksanakan melalui
Tindakan pengusiran, sanksi administrasi, dan penangkapan tidak memberikan
efek jera terhadap pelanggar peraturan daerah kabupaten jember No 8 Tahun 2015.

Actions (login required)

View Item