Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Oleh Kejaksaan Negeri Situbondo Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022)

Safitri, Kiki Juliana (2024) Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Oleh Kejaksaan Negeri Situbondo Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022). Undergraduate thesis, UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text (sk-013-hpi-2024) Bismillah Skripsi_Kiki Juliana.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK
Kiki Juliana Safitri, 2023 :Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Oleh Kejaksaan Negeri Situbondo Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022)

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Pencurian, Restorative Justice

Pendekatan prinsip Restorative Justice merupakan pendekatan baru dalam sistem penegakan hukum pidana, meskipun di berbagai negara di dunia telah menerapkan prinsip ini, sistem hukum pidana saat ini menerapkan prinsip retributive justice yang memfokuskan pada penghukuman pelaku kejahatan. Sedangkan Restorative Justice memfokuskan pada pemulihkan keadaan seperti semula dengan cara mempertemukan pelaku dengan korban dan juga keluarga masing-masing dimediasi oleh jaksa penuntut umum. Dalam pembaharuan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dalam pidana pencurian sudah dipraktekan di Kejaksaan Negeri Situbondo.
Fokus penelitian dalam skripsi ini: 1). Apakah dasar pertimbangan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Junto Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?. 2). Apakah restorative justice dapat diterapkan dalam Surat Penghentian Penuntutan kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022?
Peneliti mengguakan penelitiam hukum yuridis normatif, untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian tersebut, pendekatan peelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian,(1) Berdasarkan ketentuan upaya restorative justice yang dtempuh oleh kejaksaan situbondo didasari atas pertimbangan yang secara yuridis dibebankan kepada penuntut umum untuk dapat memperhatikan persyaratan lainnya. Proses perdamian kasus Samsul Bahri ada perlu dipertimbangkan yakni tidak menghilangkan hak-hak dari kedua belah pihak dan proses ini sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pedoman Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/A/Ja/11/2001 taggal 1994 tentang administrasi Penanganan Perkara dan Peraturan Jaksa Agung RI No.PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 september 2011 tentang Standar Operasional Prosedur(SOP) penangan perkara..2). Adanya penerapan prinsip restorative justice atas perbuatan pencurian seperti yang terjadi oleh Samsul Bahri dengan metode musyawarah dan mufakat untuk mengembalikan kerugian korban dan masyarakat, sehinga perbuatan pelaku kemudian dimaafkan, maka nilai jahat dalam perbuatan mencuri kemudian akan berangsr-angsur hilang. Dalam ketetapan Perja No 15/2020 terdapat komposisi keterpenuhan tehadap persyaratan penerapan restorative justice dipandang lebih unggul dibandingkan fakta pengecualiannya.

Actions (login required)

View Item