Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah Di Bidang Pendidikan

Anisa nuril, habibah (2024) Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah Di Bidang Pendidikan. Undergraduate thesis, Uin Kiai haji achmad siddiq jember.

Text ANISA NURIL HABIBAH_S20193003.pdf Download (4MB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki salah satu fungsi yakni fungsi pengawasan dimana pengawasan ini sendiri merupakan badan untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota disini peneliti mengambil contoh yakni mengenai anggaran daerah pada bidang pendidikan pada DPRD kabupaten Lumajang. Terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan anggaran daerah di bidang pendidikan kurang optimal dikarenakan pengawasan hanya dilakukan oleh Dinas pendidikan.
Fokus penelitian:1. Bagaimana fungsi pengawasan DPRD di kabupaten Lumajang terhadap anggaran di bidang pendidikan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Lumajang no 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan?. 2. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan anggaran daerah di bidang pendidikan?.
Tujuan penelitian: 1. Untuk mendeskripsikan fungsi pengawasan DPRD di kabupaten lumajang terhadap anggaran di bidang Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 2. Untuk mendeskripsikan Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan.
Metode penelitian yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.
Hasil penelitian ini berupa : 1. Fungsi dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lumajang dalam bidang pendidikan masih belum optimal. Dalam proses pengawasan ini melibatkan kegiatan langsung seperti kunjungan ke sekolah-sekolah, serta tidak langsung melalui rapat dengar pendapat dan koordinasi, juga melalui sistem perwakilan sekolah dalam rapat bersama Komisi VI DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. 2. Implementasi Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah Kabupaten Lumajang DPRD Kabupaten Lumajang dalam hal ini kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya seperti contoh pengelolaan dana BOS SD yang selama ini hanya diawasi oleh dinas pendidikan melalui pelaporan pertanggungjawaban di setiap selesai pencairan nya.

Actions (login required)

View Item