Pembatasan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Di Masa Lame Duck Sebagai Manifestasi Pemerintahan Yang Demokratis

Amalia, Nanda (2024) Pembatasan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Di Masa Lame Duck Sebagai Manifestasi Pemerintahan Yang Demokratis. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-042-HTN-2024) Nanda Amalia-Hukum Tata Negara-Pembatasan Kewenangan Legislasi DPR di Masa Lame Duck Sebagai Manifestasi Pemerintahan yang Demokratis.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

Nanda Amalia, 2024: Pembatasan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Di Masa Lame Duck Sebagai Manifestasi Pemerintahan Yang Demokratis.

Kata Kunci: Kewenangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Lame Duck

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi istimewa dalam hal legislasi, yakni menyusun dan membahas RUU bersama presiden. Namun kewenangan legislasi DPR tersebut menjadi problematika serius ketika disalahgunakan. Masa lame duck adalah suatu keadaan yang mana DPR menggunakan fungsi legislasi tidak sebagaimana mestinya. Lame duck hadir pada rangkaian pemilu berupa jeda antara pengumuman hasil pemilu dengan pelantikan dewan wakil terpilih. Jeda waktu yang relatif lama menjadi celah bagi DPR untuk merancang hingga mengesahkan RUU. Akibatnya RUU yang dihasilkan tidak mencakup aspek pembentukan Undang-Undang yang telah diatur.
Fokus permasalahan yang diteliti ialah: 1) Bagaimana kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di masa lame duck? 2) Bagaimana pembatasan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan rakyat di masa lame duck?.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di masa lame duck 2) Mendeskripsikan pembatasan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di masa lame duck.
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis penelitian riset kepustakaan. Yakni dengan menggunakan kajian kepustakaan serta menemukan kolerasinya dengan hukum positif dan judul yang sedang diteliti tanpa harus riset lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sejarah.
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kewenangan legislasi DPR di masa lame duck terdapat kesenjangan dalam hal partisipasi masyarakat. Hal ini berdampak pada pemerintahan yang demokratis tidak terlaksana dengan baik. Terdapat banyak kontroversi terhadap UU yang lahir di masa lame duck. Dibuktikan dengan UU yang lahir di masa lame duck tidak mencerminkan pemerintahan yang demokratis. 2) Pembatasan kewenangan legislasi DPR di masa lame duck sangat diperlukan guna menunjang pemerintahan yang demokratis. Pembatasan tersebut dapat diaktualisasikan dengan mempersingkat jeda antara penetapan hasil pemilu dan pelantikan anggota legislatif terpilih, memberikan batasan terhadap pengesahan RUU menjadi UU, dan menolak RUU yang tidak demokratis.

Actions (login required)

View Item