Analisis Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Khalilurrahman, Amran (2024) Analisis Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Masters thesis, universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember.

Text (TS-020-HK-2024) amran khaliqurrahman.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 30 December 2030. Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB)

Abstract

AMRAN KHALIQURRAHMAN, 2023. “Analisis Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”

Kata Kunci : Kebijakan, Perkawinan, Dini, Pemerintah Daerah,Undang-Undang

Penelitian ini dilakukan dalam rangka merinci respons penyusunan kebijakan pencegahan pernikahan dini pasca hadirnya UU No 16 Tahun 2019 tentang pernikahan. Lokus yang dipilih adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Kota ini merupakan daerah memiliki tingkat pernikahan dini terbanyak kedua di Jawa Timur. Pasca diberlakukannya penyetaraan usia pernikahan, pastinya ada kebijakan atau aturan yang disusun sebagai respons perubahan UU yang berlaku tersebut. Pada konteks tersebut, kajian strategi perumusan kebijakan pemerintah daerah sangat penting untuk dikaji.
Peneliti memutuskan untuk mengambil fokus analisis strategi kebijakan pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Adapun sub fokusnya dapat menjadi tiga yakni bagaimana formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan pemerintah daerah dilakukan guna mencegah pernikahan di bawah umur? Tujuannya adalah untuk menganalisis formulasi, implementasi hingga evaluasi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Seluruh fokus diteliti dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Pengumpulan data baik secara observasi, interview dan dokumentasi dilakukan pada semua pihak yang berhubungan dengan proses penyusunan kebijakan pencegahan pernikahan dini. Seluruh temuan dialisis melalui proses kondensasi, display, pengumpulan dan penarikan kesimpulan.
Setelah dilakukan kajian yang mendalam, temuan penelitian ini memberikan penjelasan bahwa pertama, formulasi kebijakan pencegahan pernikahan dini pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 dilakukan dengan kajian dan penyusunan isu strategis KLHS, analisis aturan dan hukum, perumusan anggaran, penyusunan kebijakan dan proses legitimasi oleh DPRD. Kedua, implementasi kebijakan RPJMD dan RKPD dipasrahkan pada Dinas Sosial, P3A, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dinas pariwisata. Kebijakan aturan dilaksanakan sebagai dasar kontrol dan arah seluruh pihak dalam pencegahan pernikahan dini. Jadi, implementasi seluruh kegiatan dilaksanakan secara partitisipatif dan kolaboratif. Ketiga, Ada tiga metode yang dipakai yakni analisis anggaran, kebijakan program dan aturan pencegahan pernikahan dini. Seluruhnya menghubungkan observed outcomes (KLHS) dan expected outcomes Target capaian dalam RPJMD).

Actions (login required)

View Item