Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan Dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018

Erianto, Achmad Sofian (2024) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan Dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-023-HPI-2024) Achmad Sofian Erianto_S20184037_compressed_compressed.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Achmad Sofian Erianto, 2024: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan Dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018
Kata Kunci : Hukum Islam, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara normatif harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 memberikan gambaran tentang proses penegakan hukum yang berbeda. Di dalam putusannya terdapat disparitas mengenai vonis yang diberikan oleh majelis hakim antara hakim di tingkat pertama dengan tingkat banding.
Fokus masalah yang diteliti ialah: 1) Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?. 2) Bagaimana putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?. 3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penegakan dan putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data menggunakan data primer yang berasal dari teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan proses pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.
Penelitian ini menghasilkan 1). Proses penegakan hukum yang dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 dilakukan oleh pihak Kejaksaan Bangil. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut, Kejaksaan berperan secara fungsional sebagai penyidik dan penuntut. Secara keseluruhan proses penegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan Kejaksaan secara keseluruhan tindakannya telah tepat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. 2). Putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 memiliki disparitas putusan berupa perbedaan dalam pemberian pidana tambahan terhadap terdakwa. Secara normatif, penghapusan pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi mantan wakil bupati Pasuruan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya tidak sejalan dengan idealisme pembentukan UU Tipikor yang diorientasikan untuk dapat mengamankan keuangan negara. 3). Tinjauan Hukum Islam terhadap proses penegakan dan putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 secara konseptual memang memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Proses Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 telah sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang ada di dalam Hukum Islam. Sementara putusan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 dapat dikategorisasikan sebagai ta’zir yang penerapannya diserahkan kepada otoritas ulil amri atau qadhi.

Actions (login required)

View Item