Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Pada Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)

Rohmah, Habbibatur (2024) Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Pada Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-018-HPI-2024) HABBIBATUR ROHMAH 204102040003 SKRIPSI WATERMARK.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Habbibatur Rohmah, 2024: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Pada Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022).
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim Kasasi, Putusan Bebas, Korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan white collar crime yang artinya korupsi kejahatan kerah putih. Maksudnya adalah bahwa kejahatan ini banyak dilakukan oleh para pejabat dan penguasa pemerintah yang memiliki status perekonomian tingkat menengah atas dimana menjadikan kejahatan ini sulit untuk dilacak. Salah satu delik korupsi yaitu suap dan gratifikasi. Putusan Mahkamah Agung No. 2205/Pid.Sus/2022, yang memuat tentang kasus tindak pidana korupsi yaitu delik suap yang dinyatakan bebas oleh hakim. Namun pertimbangan hakim menyatakan bahwa penerapan pasal yang didakwakan tidak terbukti sehingga kasasi ditolak.
Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pandangan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam kasasi putusan bebas nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 ?. 2). Bagaimana pandangan hukum pidana Islam pertimbangan hakim terhadap kasasi putusan bebas nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 ?. 3). Bagaimana implikasi putusan bebas dalam putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 terhadap tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?.
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu Pertama untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022, Kedua untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.Sus/2022, Ketiga dalam perkembangan kasasi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari adanya putusan no. 2205 K/ Pid.Sus/2022 dalam upaya pemerintah memberantas korupsi di Indonesia.
Metode yang digunakan dalam menganalisis putusan ini adalah dengan menggunakan yuridis-normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach).
Hasil dari pembahasan penelitian yaitu: 1) Menurut hukum positif dalam kasus tindak pidana pada putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022 merupakan delik suap karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pada pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Pertimbangan hakim tidak memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. 2). Menurut hukum pidana Islam istilah kasasi tidak pernah ada dalam sejarah hukum Islam, akan tetapi hukum Islam hanya menggunakan satu kali persidangan dengan dipimpin oleh qadhi. Selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori jarimah risywah dan hukuman yang dapat dijatuhkan adalah jarimah ta’zir. 3). Implikasi putusan ini terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah menambah preseden buruk pemberantasan korupsi serta ketidaktegasan penegak hukum dalam menindak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Actions (login required)

View Item