Analisis Kawin Paksa Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Rifqi, Muhammad Ilham (2024) Analisis Kawin Paksa Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Full Muhammad Ilham Rifqi watermark_compressed.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (633kB)

Abstract

Kategorisasi perkawinan hamil bagi korban pemerkosaan merupakan salah satu contoh kawin paksa yang sampai saat ini menjadi satu problem sosial dan problem hukum di Indonesia. Struktur budaya untuk mencarikan jalan keluar kehamilan melalui perkawinan memang sudah ditopang oleh pemikiran solutif berupa mengedepankan harkat dan martabat seorang perempuan. Akan tetapi dalam kasus korban pemerkosaan, perkawinan yang dilangsungkan tidaklah memiliki landasan normatif yang memadai terutama berkaitan dengan bangunan norma untuk dilangsungkannya perkawinan atas dasar kondisi yang terpaksa. Fokus kajian dari penelitian ini ialah 1). Bagaimana tinjauan hukum kawin paksa wanita hamil korban pemerkosaan berdasarkan perspektif hukum positif ?. 2). Bagaimana tinjauan hukum kawin paksa wanita hamil korban pemerkosaan berdasarkan perspektif hukum Islam ?. Tujuan Penelitian dari penelitian ini yaitu 1). Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum kawin paksa wanita hamil korban pemerkosaan berdasarkan perspektif hukum positif. 2). Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum kawin paksa wanita hamil korban pemerkosaan berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini terkategorisasi dengan jenis penelitian kepustakaan yang didasarkan pada kajian hukum yuridis nomatif. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan berdasarkan tahapan editing, organizing dan analyzing. Analisis bahan hukum menggunakan analisis perskriptif yaitu memberikan argumentasi tehadap elaborasi fakta dan bahan hukum yang disajikan. Hasil penelitian terdiri atas dua kesimpulan yaitu: 1). Tinjauan hukum kawin paksa wanita hamil korban pemerkosaan berdasarkan perspektif hukum positif secara yuridis tidak memiliki pengaturan yang rigid, kecuali di dalam hukum pidana. Terdapat kekosongan hukum dan adanya tafsir dari substansi Pasal 53 KHI yang kabur. Selain itu, berdasarkan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perkawinan hamil akibat pemerkosaan dikategorikan sebagai pemaksaan perkawinan yang dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melakukan pemaksaan pada perkawinan tersebut. 2). Tinjauan hukum kawin paksa wanita hamil korban pemerkosaan berdasarkan perspektif hukum islam memiliki status yang tafsil secara hukum. Pertama kawin demikian memiliki status boleh berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, karena status hak ijbar masih dimiliki oleh wali disebabkan tidak hilangnya statu perawan pada diri perempuan korban pemerkosaan. Akan tetapi, kebolehan ini tidak berlaku secara mutlak, karena wali juga harus meminta izin terhadap perempuan, sehingga jika diperoleh isyarat diam, maka hal tersebut menandakan persetujuan. Kedua adalah perkawinan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan pendapat mazhab Syafi’i dan Hambali dikarenakan hak ijbar seorang wali telah gugur disebabkan oleh status janda yang disandang oleh perempuan korban pemerkosaan, sehingga menjadikan wali tidak dapat memaksakan perempuan tersebut, kecuali diperoleh persetujuan secara sharih.

Actions (login required)

View Item