Analisa Yuridis Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Dan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Lembaga Kepemerintahan Negara

Muhammad Hendrik Novavah, - (2020) Analisa Yuridis Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Dan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Lembaga Kepemerintahan Negara. Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara (Syasah).

Text Muhammad Hendrik Novavah_S20153016.pdf Download (3MB)

Abstract

Muhammad. Hendrik Novavah, Muhammad Saiful Anam, M. Ag., 2019; Analisa Yuridis Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Dan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Lembaga Kepemerintahan Negara Sebagaimana kita ketahui, militer di Indonesia telah banyak terlibat dalam kehidupan sosial politik dalam menentukan kebijakan negara. Keterlibatan TNI kedalam ranah sosial-politik yang dimulai dari sejak berdirinya negara ini 1945 hingga tahun 1998 Kemudian dengan munculnya tuntuan reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru, konsep dwifungsi justru dianggap sebagai penyebab gagalnya suatu pemerintahan di Indonesia. TNI sendiri menyadari bahwa tuntutan reformasi harus direspon secara positif karena mereka tidak dapat mengelak dari kenyataan tentang akibat-akibat buruk dari penerapan dwifungsi itu. Berdasarkan kesadaran itulah pada bulan Mei tahun 2000 konsep dwifungsi secara resmi dihapus dari khasanah institusi TNI. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah 1). Bagaimana kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaga Kepemerintahan Negara Perspektif Undang undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia? 2). Bagaimana kedudukan lembaga kepemerintahan negara dalam Undamg-Undang Dasar 1945? 3). Bagaimana dampak terhadap lembaga kepemerintahan Negara atas penerapan pasal 47 Undang undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia? Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber penelitiannya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Pengumpulan bahan hukum yaitu, mencari bahanbahan hukum yang relavan terhadap issu yang dihadapi. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut ; 1) TNI berkedudukan di bawah Presiden, sedangkan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan, dengan demikian TNI hanya berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 2) Pasca diamandemennya UUD NRI Tahun 1945, maka setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat, yang mana berbeda dengan kedudukan lembaga negara pada masa sebelum amandemen yang mengenal konsep lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. 3) Dampak dari revisi UU TNI ialah kembalinya TNI menjadi institusi dengan dua peran (Dwifungsi ABRI), yakni di bidang militer dan sipil. Hal ini akan memicu kecemburuan internal kepemerintahan sipil dan rusaknya pola karir TNI di kementrian/lembaga.

Actions (login required)

View Item