Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI Dalam Al-Quran.

Riyadzul, Malikah (2020) Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI Dalam Al-Quran. Undergraduate thesis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

Text Riyadzul Malikah_U20161052.pdf Download (7MB)

Abstract

Riyadzul Malikah, 2020: Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI Dalam Al-Quran. Kata Kunci: Kontroversi, Politik, Khilafah Politik khilafah merupakan sebuah sistem kenegaraan yang pernah berlaku pada era khulafaur rasyidin yang mana pada sistem ini segala perkara dihukumi berdasarkan syariat Islam. Sistem ini telah bubar pada tahun 1924. Seiring berjalannya waktu lahirlah kelompok yang menginginkan sistem khilafah tegak kembali pada kehidupan umat Islam di penjuru dunia. Di Indonesia salah satu kelompok yang menginginkan hal ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebenarnya tidak hanya HTI yang mempunyai gagasan dalam menegakkan khilafah. Ada beberapa kelompok lain seperti ikhwanul muslimin dan ISIS. Tetapi apabila perbicara tentang penafsiran sistem politik khilafah perwakilan yang tepat merujuk kepada kelompok HT/HTI. Mengapa demikian, karena HT/HTI mempunyai penafsiran sendiri terhadap beberapa ayat Al-Quran yang telah diyakininya sebagai kewajiban menegakkan khilafah. Fokus penelitian pada skripsi ini sebagai berikut : (1) Bagaimana pendapat dan penafsiran HTI terhadap kewajiban menegakkan khilafah? (2) Bagaimana pendapat dan penafsiran yang kontra terhadap dalil wajibnya khilafah HTI? (3) Bagaimana implikasi khilafah Islamiyyah terhadap politik di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini: (1) Mendeskripsikan pendapat tokoh yang pro dengan khilafah HTI dan penafsiran HTI terhadap kewajiban menegakkan khilafah. (2) Mendeskripsikan alasan dari pendapat tokoh yang kontra terkait penolakan penafsiran dan gagasan khilafah HTI serta mendeskripsikan penafsiran mufassirin yang tidak memaknai dalil Al-Quran yang diadopsi HTI sebagai kewajiban menegakkan khilafah (3) Mendeskripsikan implikasi khilafah islamiyyah terhadap politik di Indonesia menurut yang pro khilafah dan yang kontra khilafah. Adapun jenis penelitian ini library research (kajian kepustakaan) dengan menggunakan prosedur penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan interpretatif. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber data baik dari kepustakaan maupun kaji dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian. Analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan : (1) Ayat-ayat Al-Quran yang ditafsiri HTI dan para tokohnya diyakininya sebagai kewajiban menegakkan khilafah, antara lain QS. Al-Maidah: 48-49, QS. An-Nur: 55, QS. An-Nisa: 59, QS. Al-Baqarah: 30. Mereka yang berkeinginan menegakkan khilafah beranggapan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia merupakan sistem kufur. Sehingga perlu diubah pada sistem Islam dengan diterapkannya hukum syariat yang hanya bisa ditempuh dengan penegakan sistem khilafah. (2) Terkait penafsiran HTI mengenai ayat-ayat tersebut yang diyakininya sebagai dalil wajibnya menegakkan khilafah menuai kritik dan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia terutama pada kelompok NU, Muhammadiyah dan tokoh nasionalis. Menurut yang kontra, viii wajibnya sistem khilafah didasarkan pada ayat Al-Quran merupakan penafsiran yang memaksa karena Al-Quran sama sekali tidak pernah menyinggung bagaimana seharusnya bentuk sistem pemerintahan. Penafsiran HTI di kalangan yang kontra dinilai janggal dan dirasa gagasannya membahayakan bagi keutuhan ideologi negara. (3) Menurut yang pro, diwakili HTI dan tokoh-tokohnya menyatakan khilafah mempunyai implikasi atau dampak yang baik untuk kondisi politik di Indonesia. Khilafah sebagai kebutuhan umat sehingga tepat untuk ditegakkan. Menurut yang kontra, diwakili NU, Muhammadiyah, dan tokoh nasionalis menyatakan justru sebaliknya khilafah tidak mempunyai implikasi atau dampak yang baik bagi politik di Indonesia karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, sehingga tidak tepat apabila ditegakkan.

Actions (login required)

View Item