Tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten pasuruan dalam melaksanakan amanat pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 atas pemenuhan hak fakir miskin

Arifin, Rosyida Aulia Anjani (2024) Tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten pasuruan dalam melaksanakan amanat pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 atas pemenuhan hak fakir miskin. Undergraduate thesis, UIN Khas Jember.

Text (SK-044-HTN-2024) REVISI SKRIPSI ROSYIDA AULIA A. A (POV PAK HASAN)-1.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB)

Abstract

Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa terkait
permasalahan fakir miskin dan anak terlantar agar supaya dipelihara oleh negara.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari NKRI (Negara
Kesatuan Republik Indonesia) juga memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan
fakir miskin. Adapun terkait permasalahan penanganan fakir miskin di Kabupaten
Pasuruan pada periode Maret 2023 dipengaruhi oleh tingkat inflasi, kemampuan
daya beli masyarakat, dan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Dari hal
tersebut sebuah permasalahan kesejahteraan sosial muncul salah satunya adalah
akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat, sehingga dampak
yang paling signifikan terlihat adalah kemiskinan.
Kemudian fokus masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 1)
Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan daerah Kabupaten
Pasuruan dalam pemenuhan hak fakir miskin? 2) Apakah pemenuhan hak fakir
miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memenuhi
amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945? Adapun tujuan dari fokus masalah
yang menjadi urgensi penelitian adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui
pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan dalam
pemenuhan hak fakir miskin. 2) Untuk mengetahui hasil dari pemenuhan hak fakir
miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan atas amanat Pasal 34
ayat (1) UUD NRI 1945. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum.
Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tanggung jawab atas pemenuhan hak
fakir miskin adalah dengan memberikan bantuan sosial seperti halnya yang
dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kemudian bantuan hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum. Dan yang terakhir
adalah pengawasan terhadap bantuan-bantuan yang turun kepada masyarakat, dan
bidang yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi amanat Pasal 34 ayat
(1) UUD NRI 1945 dengan melaksanakan tugas beserta fungsi dari masing-
masing instansi atau organisasi perangkat daerah yang sejalan dengan peraturan
perundang-undangan, namun jika dikatakan apakah sudah maksimal dan merata,
maka peneliti menganggap belum optimal terkait pelaksanaannya secara
keseluruhan. Hal tersebut ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan dan
belum adanya perda terkait penanganan fakir miskin.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 194, Fakir Miskin.

Actions (login required)

View Item