Siti, Nuriyah (2024) Implementasi Kebijakan Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.
Text
SITI NURIYAH_S20193104.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) |
Abstract
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemilihan, Rukun Tetangga, Rukun Warga.
Pemilihan ketua RT dan RW di Desa Suco Lor masih bertentangan dengan regulasi yang ada. Dalam Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2) disebutkan bahwa ketua RT/RW berpendidikan paling rendah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat, dan apabila pada pasal tersebut tidak terpenuhi atau tidak ada dalam lingkungan tersebut yang bersedia menjadi ketua RT/RW maka posisi tersebut bisa diisi oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat. Meskipun terdapat keringanan demikian, dalam faktanya masih ada ketua RT dan RW yang tidak memenuhi syarat pendidikan tersebut.
Fokus dan Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso; 2) Untuk menganalisis apa saja kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan fakta-fakta lapangan tersebut selanjutnya di analisis dan diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.
Hasil penelitian sebagai berikut, pertama; Kebijakan pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 telah terlaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu pemilihan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan syarat pengurus RT dan RW yang tercantum dalam pasal 4. Akan tetapi dalam persyaratan riwayat pendidikan masih belum sesuai dengan peraturan karena masih ditemukan ketua RT yang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Kedua; Kendala-kendala pelaksanaan perbup tersebut antara lain; budaya literasi yang rendah, tidak ada kejelasan dalam pemilihan pengurus RT dan RW seperti riwayat pendidikan yang ditempuh; tidak ada regenerasi kepengurusan RT dan RW; honor/tunjangan yang sangat minim; masa jabatan tidak jelas dan tidak ada program pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pengurus RT dan RW.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law 20 LANGUAGE, COMMUNICATION AND CULTURE > 2002 Cultural Studies > 200204 Cultural Theory |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Siti Nuriyah |
Date Deposited: | 21 Nov 2024 01:52 |
Last Modified: | 21 Nov 2024 01:52 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/37169 |
Actions (login required)
View Item |