Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Jawa Timur

Lengga Marjani, Ach. Fickry (2024) Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Jawa Timur. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Fikri Watermark.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Ach. Fickry Lengga Marjani, 2024: Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Jawa Timur.
Kata Kunci: Peran, Gubernur, Pembinaan, Pengawasan, Pembentukan Produk Hukum Daerah
Gubernur memiliki peran sebagai pembina dan pengawas terhadap pembentukan produk hukum daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdapat kendala dengan adanya kelimpahan Produk Hukum Daerah sebanyak 3800 selama tahun 2023 yang diajukan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). Dinamika ini menimbulkan ketidakseimbangan yang cukup mencolok mengingat jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menangani kompleksitas pengawasan tersebut terbatas. Dengan begitu banyaknya inisiatif hukum yang diajukan, perlu dirancang pendekatan yang bijak untuk memastikan bahwa proses binwas tidak hanya efektif tetapi juga efisien.
Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan peran Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk daerah di Jawa Timur?, 2) Apakah Gubernur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah telah sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Pemendagri Nomor 80 Tahun 2015?
Tujuan penelitina ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur. 2) Untuk mendeskripsikan Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum di Jawa Timur telah sesuai peraturan yang berlaku atau belum.
Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, untuk melihat hukum dalam arti nyata. Dengan menggunakan pendekatan socio-legal, perundang-undangan dan konseptual. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian: 1) Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sangat strategis untuk memastikan kualitas, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan realisasi fasilitasi hanya 388 dari total produk hukum dalam satu tahun terakhir, koordinasi rutin antara pemerintah daerah dan Biro Hukum Provinsi telah menunjukkan hasil positif. Dukungan kebijakan, komitmen pimpinan, dan pengembangan SDM dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas proses ini. 2) Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sudah sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan SDM dan birokrasi yang menghambat efektivitasnya.

Actions (login required)

View Item