Agustiana, Indri (2025) PROBLEMATIKA YURIDIS PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.
Text
SKRIPSI INDRI AGUSTIANA_.pdf Download (3MB) |
Abstract
Dalam hal perkawinan beda agama, terdapat perbedaan antara hukum Negara dan hukum agama. Ini karena perkawinan beda agama dilarang dan berlawanan dengan hukum agama, tetapi pengadilan dapat membuat keputusan yang berbeda. Sebagai contoh, permohonan RA dan EDS untuk melangsungkan perkawinan beda agama dikabulkan oleh PN Surabaya pada tanggal 26 April 2022. Majelis hakim membuat keputusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang meminta pejabat Kantor Disdukcapil Kotamadya Surabaya guna melakukan pencatatan perkawinan serta menerbitkan akta perkawinan.
Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana duduk perkara pengesahan perkawinan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (ratio decedendi) pengesahan perkawinan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby? 3) Apakah pengesahan perkawinan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby telah sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia.
Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam hal ini sumber atau bahan kepustakaan yang diteliti berupa buku-buku yang ditulis oleh para peneliti ilmiah dan ahli hukum dengan cara meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
Hasil penelitian ialah : 1) RA dan EDS mengajukan permohonan ke PN Surabaya pada tanggal 8 bulan April tahun 2022 guna memperoleh izin melaksanakan pernikahan dengan perbedaan agama. Masing-masing mereka beragama Kristen dan Islam akan tetap menganut agama mereka masing-masing. 2) Hakim menyatakan bahwa undang-undang tidak menentukan perbedaan agama sebagai alasan yang dapat menghalangi hak untuk menikah, dan bahwa peraturan tersebut lebih fokus pada aspek administratif dan legalitas pernikahan daripada perbedaan agama antara pihak yang akan menikah. 3) Perkawinan dengan tujuan yang benar sesuai dengan asas perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia namun tidak dapat terrealisasikan dalam keagamaan dikarenakan adanya perbedaan agama tersebut.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perkawinan Beda Agama, Putusan Hakim, Asas Perkawinan |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180113 Family Law |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga |
Depositing User: | INDRI AGUSTIANA |
Date Deposited: | 02 Jan 2025 03:32 |
Last Modified: | 02 Jan 2025 03:32 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/39116 |
Actions (login required)
View Item |