Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Adelia, Dwi Hari (2025) Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Dwi Hari Adelia_S20193138.pdf Download (3MB)

Abstract

Dwi Hari Adelia, 2024 : Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan sistem Presidensial. Apabila terjadi keadaan darurat sebuah negara Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap untuk menjalankan tugasnya maka yang menggantikannya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan atau bisa disebut Menteri Triumvirat. Dalam keadaan demikian Menteri Triumvirat belum memiliki regulasi yang kuat terkait pelaksanaan tugasnya saat kedaan darurat sebuah Negara. Pada latar belakang tersebut terdapat dua fokus penelitian, Pertama
bagaimana hakikat, kewenangan, dan kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lalu yang kedua bagaimana urgensi kedepannya tentang kedudukan dan kewenangan Menteri Triumvirat di Indonesia dalam keadaan darurat. Tujuan Penelitian ini yakni pertama untuk mengetahui hakikat, kewenangan, dan kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui urgensi kedepannya tentang kedudukan dan kewenangan Menteri Triumvirat di Indonesia dalam keadaan darurat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau legal research dengan tipe penelitian terhadap sistem hukum. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan histori. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder. Kesimpulan pada skripsi ini adalah pertama Menteri Triumvirat memang
diberikan kekhususan oleh Konstitusi. Kedua Menteri Triumvirat belum memiliki regulasi turunan sehingga urgensi adanya regulasi turunan dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sangatlah perlu untuk menanggulangi keadaan bahaya atau darurat sebuah negara.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara Darurat, Menteri Triumvirat, Kekosongan
Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Actions (login required)

View Item