TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Madani, Hosnan (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PESISIR PANTAI DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Hosnan Madani_204102030063.pdf Download (3MB)

Abstract

Hosnan Madani, Abdul Jabar,2024: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah..
Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Pesisis Pantai, dan Peraturan Daerah.
Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Permasalahan sampah masyarakat pesisir dan laut di Situbondo khususnya di Desa Kilensari (Panarukan), semakin hari semakin memprihatinkan. Pencemaran lingkungan akibat sampah akan menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat pesisir jika tidak dikelola dengan baik. Perlu penanganan yang serius untuk menghadapi masalah dampak negatif akibat tumpukan sampah tersebut.
Adapun fokus penelitian yang dibahas pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah ? 2) Bagaimana Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ?
Tujuan Penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah. 2) Untuk mengetahui Upaya Penegakan Represif dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah normatif- empiris.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Penerapan Tugas dan Wewenangnya yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dengan memberikan edukasi dari hulu ke hilir yang berupa penyuluhan kepada lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Lingkungan Pesantren, hingga pada masyarakat desa pada umumnya serta mengadakan program Kerjasama CSR dengan Instansi lainnya, kegiatannya seperti memperingati hari Lingkungan Hidup. 2) Dengan membuat badan khusus pengelolaan sampah di Desa Kilensari. Mekanisme kerja Pasukan Sapu Bersih ini yaitu dengan merekrut anggota disetiap dusun yang ada di desa Kilensari, kemudian melalui anggota yang telah direkrut itu, Pasukan Sapu Bersih memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, Selain itu Pasukan Sapu Bersih juga menawarkan jasa angkut dan buang untuk masyarakat Desa Kilensari yang tidak sempat membuang sampah ke TPS terdekat dengan membayar iuran sebesar 15.000 setiap rumah.

Actions (login required)

View Item