Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah

Rizky, Salsabila Tri Wanda (2025) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SKIPSI FULL salsa.pdf Download (2MB)

Abstract

Salsabila Tri Wanda Rizky, 2024 : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres Dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah.
Kata Kunci : Analisis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Fikih Siyasah.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur persyaratan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah kemudian memutuskan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai dengan tambahan pengalaman sebagai Kepala Daerah.
Mahkamah Konstitusi dalam merubah pemaknaan terhadap pasal 169 huruf q UU
7/2017 dianggap masih terdapat kekurangan dan pertentangan terutama terhadap
keadilan dan kepastian hukum.
Fokus penelitian yang diteliti adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023? 2) Apa dampak dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023? 3) Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau biasa disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan datanya yakni studi dokumen (kepustakaan) dengan mengkaji informasi tentang hukum yang ada pada dokumen, buku, kitab-kitab ulama, kitab suci atau sumber lain. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Sedangkan keabsahan datanya menggunakan teknik Triangulasi.
Hasil pada pembahasan penelitian ini adalah 1) Perubahan muatan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diwarnai dengan adanya concurring opinion dan dissenting opinion dari beberapa hakim menimbulkan keraguan di kalangan publik sehingga perbedaan pendapat tersebut mencerminkan ketidakpastian atau inkonsistensi dalam penerapan hukum. 2) Dengan adanya putusan MK ini memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek, termasuk keberlanjutan hukum, dinamika politik, dan persepsi publik terhadap integritas sistem hukum. Namun, dengan adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua Hakim MK menimbulkan dampak serius kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. 3) Ditinjau dari Fikih Siyasah sebagai pedoman ketatanegaraan, Hadirnya putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tersebut dan majunya Gibran Rakabuming Raka tidak mencerminkan keadilan jika ditinjau dalam perspektif teori keadilan dalam pandangan Plato, karena menurut teori keadilan Plato, keadilan tercipta karena adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta melalui tata cara yang telah ditetapkan dan juga diharapkan. Serta dari segi integritas hakim, Ketua MK sudah melanggar kode etik. putusan kontroversial tersebut dinilai telah merusak integritas MK dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tertinggi ini.

Actions (login required)

View Item