Analisis Putusan MK Nomor 65/PUU-XII Tentang Kampanye Pemilu Di Tempat Pendidikan Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Ilyasin, Moh. Ansori (2025) Analisis Putusan MK Nomor 65/PUU-XII Tentang Kampanye Pemilu Di Tempat Pendidikan Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Moh. Ansori Ilyasin_204102030078.pdf Download (11MB)

Abstract

Moh. Ansori Ilyasin, 2024: Analisis Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Pemilu Di Tempat Pendidikan Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.
Kata Kunci: Kampanye Pemilu, Tempat Pendidikan, Fiqih Siyasah Dusturiyah.
Kampanye merupakan suatu kegaitan yang bisa dikatakan hal yang wajib bagi peserta pemilu dikarenakan jika tidak melakukan kampanye masyarakat tidak akan mengenali terhadap pasangan calon pemimpin dan juga tidak akan mengetahui terhadap visi-misinya. Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang - Undang Pemilu menyatakan “Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”. Sedangkan penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h Undang - Undang Pemilu Menyatakan, “Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”. Maka dari itu keluarlah putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Pemilu di Tempat Pendidikan, yang akan dianalilis menggunakan perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.
Fokus Penelitian ini yaitu: (1). Bagaimana pertimbangan hakim mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 65/PUU-XX/2023 tentang kampanye pemilu di tempat pendidikan?. (2). Bagaimana pandangan fiqih dusturiyah terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 65/PUU-XX/2023 tentang kampanye pemilu di tempat pendidikan?
Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan, dengan sumber bahan hokum primer dan sekunder, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kupustakaan.
Hasil penelitian tersebut yakni: 1.) Mahkamah Konstitusi mengakui pentingnya pembatasan penggunaan lokasi tertentu untuk kampanye demi menjaga integritas dan netralitas pemilu. Pertimbangan hukum hakim tersebut menjelaskan pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki dasar rasionalitas yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Sebaliknya, jika kampanye tanpa ada pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi yang bertujuan mempengaruhi pemilih. 2). Fiqih siyasah dusturiyah memandang bahwa Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye pemilu di tempat pendidikan telah memenuhi prinsip-prinsip fiqih siyasah sendiri yakni Musyawarah atau Asy-Syura, prinsip adil atau Al Adl, prinsip kebebasan, prinsip Al-Musawah atau persamaan, Amanah atau tanggung jawab. dengan memenuhi prinsip-prinsip ini, maka putusan dapat dianggap sah dan bermanfaat dari perspektif siyasah dusturiyah.

Actions (login required)

View Item