ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 DAN UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 2023

Subairi, Mohammad (2024) ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 DAN UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 2023. Undergraduate thesis, UIN kiai Haji Achmad Siddig Jember.

Text SKRIPSI MOHAMMAD SUBAIRI 2024.pdf Download (11MB)

Abstract

ABSTRAK
Mohammad subairi, 2024 : Analisis Komparatif Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Dan Undang- Undang No. 1 Tahun 2023.

Kata kunci : komperatif, Sanksi, Pencucian Uang, UU TPPU, KUHP Baru.

Perkara pidana semakin hari semakin komplek dimana banyak temuan khasus TPPU dilingkungan pemerintah juga diluar pemerintah, tercatat pada maret 2023, MENKOPULHUKAM menyampaikan terdapat transaksi janggal di kementrian keuangan sebesar Rp. 300T. Laporan tersebut sudah ada kisaran tahun 2009 hingga 2023, terdapat 168 kasus yang melibatkan 460 orang. Dengan demikian perlunya sanksi yang berat agar memiliki efek jera agar para pelaku TPPU tidak semakin massif dan berkembang.
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menarik 3 poin yakni: 1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pencucian uang dalam UU No. 8 tahun 2010? 2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pencucian uang dalam UU No. 1 tahun 2023? 3. Bagaimana perbandingan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 tahun 2010 dan UU No. 1 tahun 2023?. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan sanksi dalam UU TPPU dan KUHP Baru juga mengenai perbandingan dari kedua ketentuan kedua UU tersebut.
Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, pendekatan komperatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data primer, sekunder,tersier yang mengacu pada pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, artikel, jurnal yang relevan.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa; 1. Dalam UU TPPU mengatur sanksi begi pelaku TPPU cukup berat dengan ancaman penjara Pasal 3 pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 10M, Pasal 4 penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 5M,. dan Pasal 5 pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 1M. 2. Dalam KUHP Baru mengatur mengenai sanksi TPPU pidananya lebih ringan, Poin A pidana penjara 15 tahun dan denda Rp.5M, Poin B pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 2M, Poin C pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 2M. 3. Perbandingan antara UU TPPU dan KUHP Baru memiliki persamaan mengeni jenis, tujuan, unsur yang sama dalam kedua ketentuan aturan. Perbedaan terdapat perbedaan sanksi pidana dimana dalam UU TPPU sanksi lebih berat dan dalam KUHP Baru sanksi lebih ringan. Dengan demikian implikasi penurunan sanksi berdampak pada meningkatnya TPPU, potensi keberanian para pelaku melakukan TPPU dikarnakan resiko hukum an lebih ringan dari sebelunya dan para pelaku akan merasa lebih aman dari konsikuensi hukum . Tidak ada lagi efek jera bagi para pelaku TPPU bila hukum an lebih ringan.

Actions (login required)

View Item