EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 140/G/2018/PTUN.SBY TENTANG SURAT IZIN PENCABUTAN TANAH)

SALSABILA, QUTHROTUN NADA (2024) EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 140/G/2018/PTUN.SBY TENTANG SURAT IZIN PENCABUTAN TANAH). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK 106 HTN 2024) QUTHROTUN NADA SALSABILA_201102030025.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Quthrotun Nada Salsabila, 2024 : Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Tentang Surat Izin Pencabutan Tanah).
Kata Kunci : Eksekusi, Putusan, Pengadilan, Tata Usaha Negara
Suatu tindakan yang memenuhi persyaratan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dapat dianggap sebagai eksekusi. Putusan pengadilan disebut “dieksekusi” apabila dilaksanakan oleh atau dengan bantuan pihak lain. Dalam kasus-kasus yang melibatkan eksekusi, keputusan untuk membayar sejumlah uang (dwangsom), rehabilitasi, hukuman administratif, dan pencabutan surat keputusan semuanya relevan.
Fokus Penelitian dari skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana konsep hukum mengenai eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap? 2) Bagaimana peran Pengadilan dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Analisis Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SBY Tentang Surat Izin Pencabutan Tanah?
Menemukan dan menganalisis pengertian hukum dari pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan peran Pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut merupakan tujuan dari skripsi atau penelitian ini.
Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian perundang-undangan, konseptual, dan berbasis kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi membaca koleksi perpustakaan, menyusun bibliografi, dan melakukan analisis preskriptif terhadap sumber hukum.
Hasil penelitian berikut disajikan dalam skripsi ini: Memiliki konsep hukum tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah penting dalam menilai keampuhan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika pelaksanaannya tidak efektif, putusan pengadilan menjadi tidak berguna. Pengadilan memegang peranan penting dalam menjamin pelaksanaan putusan PTUN secara hukum dengan memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan sesuai dengan keinginan pengadilan, pengadilan dapat memilih untuk menentukan parameter pelaksanaan putusan atau memberikan arahan tambahan. Lebih jauh, pengadilan dapat memfasilitasi mediasi antara para pihak yang bersengketa untuk memfasilitasi penyelesaian yang adil.

Actions (login required)

View Item