Analisis Hukum Terhadap Praktik Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Di Indonesia Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Magfirotul Jannah, Nunka (2025) Analisis Hukum Terhadap Praktik Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Di Indonesia Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Shiddiq Jember.

Text Nunka Magfirotul Jannah _211102030035.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Penundaan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 menimbulkan permasalahan yang dimana penundaan pilkada mengakibatkan kekosongan jabatan di berbagai daerah sehingga perlu adanya tindakan yang diambil untuk mengatasi kekosongan jabatan kepala daerah, dengan mekanisme pengangkatan penjabat (PJ) kepala daerah. Dalam praktiknya, pengangkatan Pj khususnya Gubernur ternyata banyak diisi oleh pejabat dari pusat. Oleh karena itu timbulah kontroversi di dalam kalangan masyarakat. Sehingga, penelitian mengenai analisis hukum terhadap praktik pengisian kekosongan jabatan gubernur di Indonesia dalam perspektif AUPB dirasa sangat penting untuk dilakukan.
Fokus penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap praktik pengisian kekosongan jabatan Gubernur dalam Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta turunannya dan bagaimana prinsip-prinsip hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam mengatur praktik pengisian kekosongan jabatan Gubernur di Pemerintahan Daerah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di Indonesia dan untuk menganalisis dasar hukum dan mekanisme pengisian penjabat kepala daerah apakah sudah sesuai dengan prinsip AUPB.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hokum. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah dasar hukum tentang pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dengan menggunakan mekanisme pengangkatan penjabat (PJ) kepalah daerah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Dalam praktiknya pengisian kekosongan jabatan gubernur di Indonesia dilakukan dengan pengusulan dari setiap fraksi DPRD Provinsi dan juga diusulkan oleh Kementerian/Lembaga. Dilaksanakan profiling dan melihat trackrecord masing-masing nama yang diusulkan oleh DPRD Provinsi dan Kementerian/Lembaga. Kemudian ditetapkan dengan suatu keputusan dan ketetapan secara resmi, bagi Pj Gubernur oleh Keputusan Presiden.

Actions (login required)

View Item