Analisis Yuridis Obat Dalam Kemasan Obat Tidak Berlabel Halal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Herdandy Firdausy, Alif Firman Ihrom (2025) Analisis Yuridis Obat Dalam Kemasan Obat Tidak Berlabel Halal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Undergraduate thesis, UIN KHAS Jember.

Text ALIF FIRMAN IHROM FIRDAUSY HERDANDY_205102020005.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Alif Firman Ihrom Firdausy Herdandy, 2025: Analisis Yuridis Obat Dalam Kemasan Tidak Berlabel Halal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.
Kata Kunci: Obat dalam kemasan, Tidak berlabel halal.
Perkembangan teknologi mempengaruhi industri obat-obatan,
menghasilkan berbagai produk lokal maupun impor. Namun, muncul kekhawatiran terkait kehalalan obat-obatan yang beredar, terutama bagi masyarakat Muslim. Kesehatan adalah aspek penting dalam kehidupan, dan konsumsi obat yang tepat membantu penyembuhan. Dalam Islam, obat diperbolehkan selama tidak mengandung bahan haram, sesuai dengan prinsip maslahah mursalah yang mengutamakan manfaat bagi kesehatan.DiIndonesia, jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, dengan BPJPH sebagai lembaga yang mengawasi sertifikasi halal. Kasus seperti Viostin DS yang mengandung DNA babi menunjukkan pentingnya transparansi dalam industri farmasi. Pemerintah telah menetapkan kebijakan sertifikasi halal bertahap untuk berbagai jenis obat, namun masih banyak produk yang belum bersertifikat. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, jaminan kehalalan obat menjadi isu krusial yang perlu perhatian khusus, terutama untuk obat bebas yang
mudah diakses masyarakat. Fokus penelitian dari skripsi ini ialah: 1) Bagaimana implikasi hukum beredarnya obat dalam kemasan tidak berlabel halal menurut hukum positif?2)Bagaimana implikasi hukum beredarnya obat dalam kemasan tidak berlabel halal menurut hukum ekonomi syariah?
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan konspetual. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara meneliti dan menelusuri berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, tesis,
literatur, dan lain sebagainya. Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) bahwa Obat bebas dan obat bebas terbatas yang tidak berlabel halal telah melanggar Undang-Undang Jaminan
Produk Halal Pasal 25 Ayat (1) serta Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Pasal 87. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak masyarakat
atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Oleh karena itu, pelabelan halal menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian bagi konsumen, terutama umat muslim. Jika banyak obat yang beredar tanpa label halal, hal ini dapat merugikan konsumen muslim dan berpotensi menurunkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk obat. 2) bahwa Pelabelan halal pada obat bebas dan obat bebas terbatas penting untuk melindungi konsumen muslim sesuai dengan maslahah mursalah. Fatwa DSN
MUI Nomor 44 Tahun 2020 menegaskan bahwa obat yangdikonsumsi umat Islam harus terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal wajib diterapkan untuk memastikan obat bebas dari unsur haram atau syubhat. Oleh karena itu, regulasi ketat,
pengawasan efektif, dan edukasi masyarakat diperlukan agar semua obat yang beredar di Indonesia memenuhi standar halal.

Actions (login required)

View Item