PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

bisri, muhammad (2025) PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Undergraduate thesis, UINKHAS JEMBER.

Text SKRIPSI MUHAMMAD BISRI_201102030023-1.pdf Download (1MB)

Abstract

Muhammad Bisri, 2025: Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
Kata Kunci : Kepatuhan Membayar Pajak, Kesejahteraan Masyarakat
Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh berbagai faktor pendukung, terutama pendanaan. Setiap proyek pembangunan memerlukan anggaran untuk memastikan kelancaran prosesnya. Begitu pula dengan penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan dana besar, dan kebutuhan ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya tuntutan dan kebutuhan. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang dibebankan pada orang pribadi atau badan. Kontribusi ini bersifat memaksa dan didasarkan pada undang-undang yang berlaku.
Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran pemerintah daerah terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat? 2) Apa saja indikator-indikator yang dapat menjelaskan Kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui peran pemerintah daerah terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 2) Mengetahui apa saja indikator-indikator yang dapat menjelaskan Kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan atau kebijakan yang terbaik. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran pemerintah dalam pengelolaan pajak diatur dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah berwenang mengelola pajak daerah dan menetapkan tarif pajak, serta dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah daerah perlu membuat regulasi yang representatif, sistem perpajakan sederhana, dan edukasi masyarakat melalui pendekatan hukum, teknologi, dan sosial. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. 2) Kepatuhan pajak diatur dalam UU No. 28/2007 dan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar dan lengkap dalam bahasa Indonesia. Melalui sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Keterlambatan atau kekurangan pembayaran dikenai sanksi administratif 2% per bulan. PP No. 50/2022 mengatur Masa Pajak sebagai periode dasar penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Actions (login required)

View Item