Analisis Kebijakan Shopee Pada Penjualan Produk Skincare Non-BPOM Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Septiviani, Rosyita Putri (2025) Analisis Kebijakan Shopee Pada Penjualan Produk Skincare Non-BPOM Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Text SKRIPSI ROSYITA PUTRI.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Skincare Non-BPOM, Shopee, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Maraknya peredaran produk skincare ilegal yang tidak memiliki izin BPOM di platform e-commerce, khususnya Shopee. Meskipun Shopee memiliki kebijakan yang melarang penjualan produk tanpa izin resmi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan produk skincare Non-BPOM yang dijual bebas. Hal ini menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen dan menunjukkan lemahnya pengawasan oleh pihak Shopee. Kelemahan dalam kebijakan penanganan aduan konsumen menjadi fokus utama dalam analisis kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi tanggung jawab kebijakan Shopee dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.
Fokus pada penelitian ini 1) Bagaimana kebijakan Shopee sebelum penjualan pada produk skincare Non-BPOM dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimana kebijakan Shopee terkait Tanggung Jawab pada produk skincare Non-BPOM yang telah terjual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Shopee sebelum penjualan pada produk skincare Non-BPOM dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk menganalisis kebijakan Shopee terkait tanggung jawab pada produk skincare Non-BPOM yang telah terjual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dalam penelitian ini meliputi (1) Kebijakan Shopee telah sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c serta Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, dalam praktiknya, penerapan dan pengawasan terhadap keabsahan dokumen-dokumen tersebut di Shopee masih bersifat terbatas dan lebih banyak bergantung pada laporan konsumen atau pemeriksaan insidental.. (2) Kebijakan Shopee terkait tanggung jawab pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Kebijakan tersebut mencakup kewajiban untuk mencantumkan syarat dan ketentuan, melarang penjualan produk ilegal, menawarkan garansi, mengatur pengembalian dana, dan melindungi konsumen dalam bertransaksi.

Actions (login required)

View Item