Analisis Hak Partai Politik Terhadap Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila

Indana, Elizatul Mufidah (2025) Analisis Hak Partai Politik Terhadap Calon Anggota DPR Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (Skripsi) - ELIZATUL MUFIDAH INDANA.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (15MB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, ketentuan Pasal 426 dalam undang-undang tersebut belum secara jelas mengatur pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih sebelum pelantikan, khususnya apabila yang bersangkutan diberhentikan oleh partai politik pengusungnya.
Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) bagaimana pengaturan hak partai politik terhadap calon anggota DPR terpilih menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; dan (2) bagaimana pengaturan tersebut ditinjau dari perspektif Demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak partai politik dalam menentukan calon anggota DPR terpilih menurut ketentuan perundang-undangan serta untuk menganalisisnya dalam kerangka Demokrasi Pancasila.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta menggunakan sumber data dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur penggantian calon terpilih apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, atau terbukti melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, belum ada regulasi tegas terkait calon yang diberhentikan partai politik sebelum pelantikan; dan (2) Di sisi lain, dominasi partai politik dalam menentukan nasib calon terpilih bertentangan dengan prinsip Demokrasi Pancasila.
Penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk mendorong judicial review terhadap Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum guna memperjelas batas kewenangan partai dan menjamin perlindungan hak konstitusional rakyat dalam memilih wakilnya secara adil dan demokratis.

Kata kunci : Partai Politik, Pemilihan Umum, Demokrasi Pancasila, Hak Kedaulatan Rakyat

Actions (login required)

View Item