Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Jember 2024

Jannatul Firdaus, Risalah (2025) Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Jember 2024. Undergraduate thesis, UIN KHAS Jember.

Text Risalah Jannatul Firdaus (Skripsi) e.pdf Download (2MB)

Abstract

Risalah Jannatul Firdaus, 2025: Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Jember 2024.
Kata Kunci: DPRD, Legislasi, Peraturan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Partisipasi Publik
Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jember.DPRD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui kewenangannya membentuk kebijakan daerah. Namun, proses legislasi tersebut masih menghadapi kendala, seperti dominasi usulan dari eksekutif, rendahnya partisipasi publik, serta minimnya inisiatif dari DPRD sendiri. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan pelaksanaan di lapangan.
Fokus penelitian: 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam pembentukan Perda No. 1 Tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip dan prosedur perundang-undangan yang berlaku? 2) Sejauh mana partisipasi publik terlibat secara efektif dalam proses pembentukan perda No. 1 Tahun 2024?
Tujuan penelitian: 1) Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam pembentukan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 ditinjau dari aspek kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Untuk mengevaluasi efektivitas partisipasi publik dalam proses pembentukan Perda No. 1 Tahun 2024 di Kabupaten Jember.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan perundang-undangan (Statue Approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan terkait.
Hasil penelitian: 1) DPRD dalam pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pelaksanaan fungsi legislasi yang melibatkan aspirasi masyarakat melalui tahapan pandangan umum fraksi dan pembahasan di Pansus DPRD. Namun, proses ini menghadapi kendala, seperti perubahan regulasi dari kementerian dalam negeri melalui PP Nomor 35 Tahun 2023 yang sempat menunda pembahasan, serta adanya penyesuaian kebijakan antara Kepala Daerah dan DPRD. 2) menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan Raperda, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetap harus sejalan dengan regulasi nasional. Meskipun masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui RDPU, kunjungan kerja, atau media lainnya. Dominasi eksekutif dalam usulan regulasi tetap kuat karena adanya mandat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan efisiensi dalam pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah

Actions (login required)

View Item