KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN FUNGSI HUKUM TATA NEGARA MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Putri Fatima Tuzzahro, Dwi (2021) KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN FUNGSI HUKUM TATA NEGARA MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Text -DWwI PUTRI FT FIXXXREVISI SIDANG S20173037-pdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Dwi Putri Fatima Tuzzahro, 2021 : Kedudukan Dewan Kehormatan Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah
Kata Kunci : Kedudukan DKPP, Pemilu, Hukum Tata Negara( siyasah)

Kedudukan DKPP, Pemilu, Hukum Tata Negara( siyasah) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk karena sering terjadinya pelanggaran kode etik pada penyelenggara pemilu. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan DKPP sebagai salah satu lembaga Negara baru yang berdasar Hukum Tata Negara Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian literature dengan metode penelitian pengumpulan data studi kepustakaan. Subjek penelitiannya adalah Kedudukan Dewan Kehormaan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dilihat dari Hukum Tata Negara Indonesia Dan Fiqih Siyasah. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Pustaka, dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan. Analisis yang digunakan dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu cara dengan menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh.
Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Kedudukan DKPP merupakan lembaga yang fungsinya sama dengan KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, artinya DKPP adalah lembaga yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu secara structural, maka Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebagai lembaga Negara pembantu atau lembaga Negara penunjang yang bersifat independent, 2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas untuk menjaga kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun, faktanya DKPP mengelurkan putusan di luar batas kewenanangannya, seperti dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012, putusan DKPP ini dianggap melampaui batas kewenangannya karena memerintahkan KPU untuk mengikusertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dalam verifikasi faktual. Perintah untuk mengikutsertakan ini sebagai bentuk intervensi DKPP terhadap tahapan pemilu, dalam hal ini DKPP tidak memiliki hak untuk ikut serta masuk dalam ranah ini. 3) Dalam konteks fiqh siyasah kewenangan DKPP ini hampir sama dengan wilayat al- hisbah, kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral perseorangan, perbedaannya adalah ruang lingkup kewenangan wilayat al-hisbah yang lebih luas.

Actions (login required)

View Item