Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit

Putriany, Ita (2025) Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Ita Putriany_212102020011_Skripsi Final.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi hukum putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan. Dalam rentang waktu 2006 hingga 2012, MA memiliki dua pandangan hukum terkait sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen. Namun, sejak tahun 2013, MA mulai meninggalkan pandangan pertama dan lebih cenderung pada pandangan kedua. Seperti terlihat pada Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 MA menegaskan bahwa sengketa tersebut merupakan ranah hukum perdata dan bukan sengketa konsumen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batas kewenangan BPSK dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.
Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim MA dalam memutus kewenangan BPSK dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit? 2) Bagaimana status atau kedudukan dari putusan BPSK yang kewenangannya dibatasi oleh MA dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit? 3) Bagaimana implikasi hukum putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit?.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim MA dalam memutus kewenangan BPSK dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit. 2) Untuk menganalisis status atau kedudukan dari putusan BPSK yang kewenangannya dibatasi oleh MA dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit. 3) Untuk mengidentifikasi dan memahami implikasi hukum dari putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep. Data diperoleh melalui studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 1) MA menggunakan pendekatan yuridis dan non-yuridis dalam membatasi kewenangan BPSK mengadili wanprestasi pembiayaan kredit, dengan menegaskan bahwa sengketa tersebut merupakan ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan pengadilan. 2) Putusan BPSK yang mengadili wanprestasi pembiayaan kredit sering kali dibatalkan oleh pengadilan, terutama MA, karena dinilai melampaui kewenangannya. Kedudukan putusan BPSK dalam sengketa wanprestasi pembiayaan kredit menjadi lemah dan dapat dibatalkan. 3) Pembatasan kewenangan BPSK oleh MA berdampak pada terkurangnya perlindungan konsumen, yang dinilai bertentangan dengan prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah. Putusan MA memberikan kepastian hukum bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan kredit harus dilakukan melalui pengadilan umum.
Kata kunci: Implikasi Hukum, Putusan MA, BPSK, Pembiayaan Kredit

Actions (login required)

View Item