PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESESUAIAN SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM TAPERA

Daffa, Emir (2025) PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESESUAIAN SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM TAPERA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Emir Daffa watermark.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

Emir Daffa, Miftah Arifin, 2025: Perlindungan Hukum Dan Kesesuaian Syariah Dalam Peneyelenggaraan Program TAPERA
Kata Kunci: Tapera, Perumahan, Perlindungan Hukum.
Tapera merupakan sebuah program iuran yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi backlog akan kebutuh perumahan di Indonesia. Kebijakan mengenai Tapera telah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak peserta dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) berdasarkan ketentuan PP No 21 Tahun 2024 Perubahan Atas PP No 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat? 2. Bagaimana kesesuaian ketentuan Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah?
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum atas hak-hak peserta dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) berdasarkan ketentuan PP No 21 Tahun 2024 Perubahan Atas PP No 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. 2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian ketentuan Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) yang bersifat Normatif (Legal Research) dengan menganalisis dan mengkaji terkait sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, teori-teori hukum, doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach).
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan PP Nomor 21 Tahun 2024 telah memberikan payung hukum yang jelas bagi para peserta Tapera. Akan tetapi kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dari pihak BP Tapera yang membuat program Tapera tidak di percaya masyarakat. Dalam kedua aturan tersebut juga menjelaskan perihal hak dan kewajiban bagi para Peserta, BP Tapera, Pemberi Kerja, dan Bank Kustodian. 2. Tapera sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah, dikarenakan program Tapera ditujukan untuk mensejahterahkan masyarakat dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. serta penggunaan akad akad Wakalah bil Ujrah, akad Wakalah bil Istitsmar, dan akad Mudharabah Muqayyadah

Actions (login required)

View Item