Penanganan Manusia Silver Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sosiologi Hukum

Liannur, M. Avid (2025) Penanganan Manusia Silver Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sosiologi Hukum. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text M. AVID LIANNUR_204102040042.pdf Download (3MB)

Abstract

Fenomena manusia silver di Kabupaten Jember merupakan bentuk baru dari praktik mengemis yang muncul akibat tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial. Dengan mengecat tubuh mereka menggunakan warna perak dan tampil di ruang publik, manusia silver mencoba menarik perhatian masyarakat demi memperoleh belas kasih. Keberadaan mereka menimbulkan berbagai perdebatan dari aspek hukum, sosial, hingga etika, serta menunjukkan belum maksimalnya sistem perlindungan dan pemberdayaan terhadap kelompok rentan di masyarakat.
Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap manusia silver di Kabupaten Jember? dan (2) Apakah implementasi tersebut sesuai dengan kajian sosiologi hukum?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum pidana terhadap manusia silver. Dan (2) apakah implementasi penegakan hukum pidana pada manusia silver sesuai dengan kajian sosiologi hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum pidana dilakukan berdasarkan Pasal 504 KUHP, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014, dengan pelaksana utama adalah Satpol PP dan Dinas Sosial. Proses penanganan mencakup razia dan pembinaan, namun masih bersifat represif dan belum menyentuh akar persoalan seperti kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi. (2) Dari perspektif sosiologi hukum, penanganan tersebut lebih condong menjaga kepentingan kelompok dominan dan belum menghadirkan keadilan bagi kelompok marginal seperti manusia silver.
Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Implementasi penegakan hukum pidana terhadap manusia silver di Kabupaten Jember belum mampu menyentuh akar persoalan sosial yang melatarbelakanginya, seperti kemiskinan struktural dan keterbatasan akses ekonomi. Penegakan hukum cenderung bersifat represif dan administratif tanpa disertai upaya pemberdayaan yang berkelanjutan. (2) Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan ketimpangan sosial, di mana hukum lebih melayani kepentingan kelompok dominan dan belum menjadi alat rekayasa sosial yang transformatif.

Actions (login required)

View Item