ANALISIS PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA PENYADAP KARET DI DESA PONDOKREJO KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

SOFIANA, RIRIN (2025) ANALISIS PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA PENYADAP KARET DI DESA PONDOKREJO KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN. Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Skripsi Ririn, WM.pdf Download (5MB)

Abstract

Upah merupakan imbalan yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya sebagai bentuk kompensasi atas jasa dan tenaga yang telah diberikan dalam menjalankan tugas pekerjaan. Oleh karena itu, pengusaha memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan upah secara adil, layak, dan tepat waktu. Pengupahan pekerja merupakan salah satu aspek fundamental dalam hubungan kerja yang harus memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan , baik menurut hukum positif maupun nilai-nilai keislaman. Sistem pengupahan pekerja karet di sektor perkebunan sering kali dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas karet yang tidak stabil di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengupahan pekerja di sektor perkebunan, khususnya pekerja penyadap karet, dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ketenagakerjaan serta nilai-nilai keadilan dalam fiqh muamalah.
Berdasarkan konteks penelitian, terdapat dua fokus penelitian yaitu: (1). Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pengupahan penyadap karet di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember; (2). Bagaimana tinjauan hukum ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan penyadap karet di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan jenis penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Menurut Fiqh Muamalah sistem pengupahan pekerja penyadap karet di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember di pabrik PTPN XII Glantangan belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah adapun yang menjadi ketidak sesuainnya terletak pada prinsip kelayakan dan keadilan dalam pengupahan.(2) Menurut Hukum Ketenagakerjaan sistem pengupahan pekerja penyadap karet di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember di pabrik PTPN XII Glantangan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ketenagakerjaan salah satu aspek yang belum terpenuhi di lapangan yaitu ketidaksesuaian dengan upah minimum kabupaten dan perlindungan sosial. Upah yang diberikan berada di bawah UMK, padahal UMK adalah standar minimum wajib yang diatur oleh pemerintah.

Actions (login required)

View Item