KONSEPTUALISASI PUTUSAN ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DINYATAKAN DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Sakdia, Halimatus (2025) KONSEPTUALISASI PUTUSAN ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DINYATAKAN DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Halimatus Sakdia 2025.pdf Download (2MB)

Abstract

Halimatus Sakdia, 2025: “Konseptualisasi Putusan Atas Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan Dikabulkan Oleh Mahkamah Konstitusi”.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang, judicial deferral, tindak lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan koreksi konstitusional terhadap norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Tidak hanya menyatakan norma inkonstitusional, MK juga membentuk konstruksi hukum baru demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga Negara. Terlebih sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah final&banding. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan hasil putusan MK yang dinyatakan dikabulkan seringkali menghadapi banyak kendala, terutama terkait dengan tindak lanjut oleh adressat dan ketidak sesuaian dengan prinsip negara hukum.
Fokus penelitian yang diteliti dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi 2) Bagaimana bentuk ideal penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Tujuan dari adanya penelitian ini yakni: 1) Mendeskripsikan penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi 2) Mengkaji bentuk ideal dari penerapan hasil putusan yang dinyatakan dikabulkan atas pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Penerapan hasil putusan MK terdapat beberapa bentuk yaitu self-executing dan non self-executing tergantung pada jenis putusan Mahkamah Konstitusi. 2) Bentuk ideal penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi adalah dengan memperkuat instrument hukum baru yaitu gagasan judicial deferral dan menambahkan formulasi norma baru dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan wewenang dalam memberikan limitasi waktu dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Serta dengan melakukan revisi pada undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10 ayat (1) huruf d.

Actions (login required)

View Item