Analisis Yuridis Atas Perlindungan Hukum Pelapor Pengaduan Pelayanan Publik Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesi

Maulidia, Aizza (2025) Analisis Yuridis Atas Perlindungan Hukum Pelapor Pengaduan Pelayanan Publik Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesi. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Aizza Maulidia_212102030077-1.pdf Download (2MB)

Abstract

Bermula dari masyarakat yang merasa takut untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pelayanan publik yang buruk karena khawatir akan adanya intimidasi atau bahkan pembalasan dendam dari pihak yang terkait dan minset mereka yang beranggapan bahwasannya melapor merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak akan menghasilkan apa yang mereka harapkan. Kemudian Undang-Undang mengatur mengenai mekanisme pengaduan pelayanan publik danmemberikan perlindungannya terhadap pelapor pengaduan dalam bentuk kerahasiaan identitas pelapor, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk menyampaikan pengaduan mereka. Namun, pada realitanya bahwa Undang-Undang ini belum sepenuhnya menjamin adanya perlindungan terhadap semua pelapor pengaduan dikarenakan adanya diksi pengecualian dalam Undang�Undang tersebut, yang dapat membatasi ruang lingkup perlindungan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.Peneliti berfokus pada beberapa aspek, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme pengaduan pelayanan publik yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang, (2) Penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelapor pengaduan pelayanan publik yang diimplementasikan oleh Ombudsman Republik Indonesia, termasuk kerahasiaan identitas pelapor (3) Bagaimana pengaturan kedepan atas perlindungan hukum terhadap pelapor pengaduan pelayanan publik dapat ditingkatkan dan diperkuat melalui revisi Undang-Undang, dan penegakan hukum yang lebih efektif.Untuk mengetahui permasalahan di atas, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan menggunakan pendekatan Perundang�undangan (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa (1) Mekanisme pengaduan telah sejalan dengan asas-asas pelayanan publik serta telah efektif dalam menangani pengaduan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelapor pengaduan sertameningkatkan kualitas pelayanan publik. (2) Terkait perlindungan hukum pelapor pengaduan pelayanan publik, Undang-Undang belum sepenuhnya menjamin adanya perlindungan terhadap pelapor dikarenakan adanya pengecualian dalam aturan tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut untuk memastikan bahwa semua pelapor dalam semua kasus dapat dilindungi secara efektif. (3) Perlu dilakukan kerja sama dengan lembaga lain serta revisi Undang�Undang untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pelapor pengaduan pelayanan publik

Actions (login required)

View Item