PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI TEPI JALAN (STUDI KASUS LAPANGAN AURORA BALUNG JEMBER)

Fuadiyah, Lutfiyatul (2025) PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI TEPI JALAN (STUDI KASUS LAPANGAN AURORA BALUNG JEMBER). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text LUTFIYATUL FUADIYAH.pdf Download (3MB)

Abstract

Lutfiyatul Fuadiyah, 2025 : Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Tepi Jalan (Studi Kasus Di Area Lapangan Aurora Balung Jember)

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kewenagan, Dinas Perhubungan, Parkir Liar

Keberadaan juru parkir liar di kawasan publik, seperti yang terjadi di Lapangan Aurora, Desa Balung, Kabupaten Jember, menimbulkan permasalahan serius yang berdampak pada ketertiban umum serta berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Fenomena ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Jember selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan perparkiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan dalam menertibkan praktik parkir liar serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Lapangan Aurora, Desa Balung.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap kegiatan penertiban yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Fokus utama penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar di Lapangan Aurora, dan (2) apa saja tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan, khususnya melalui UPTD Parkir, dalam menertibkan parkir liar di lokasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih maraknya praktik parkir liar meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas, yakni Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir. Efektivitas pelaksanaan penertiban terbatas oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personel dan kurangnya sarana pendukung operasional di lapangan. Sementara faktor eksternal meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya parkir resmi, serta resistensi dari para juru parkir liar yang menganggap wilayah tersebut sebagai sumber mata pencaharian.
Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sumber daya manusia, penguatan regulasi secara teknis, serta pendekatan partisipatif dan edukatif terhadap masyarakat dan juru parkir liar guna mewujudkan sistem perparkiran yang tertib dan berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah.

Actions (login required)

View Item