Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember

Fauziyah, Millatul (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text MILLATUL FAUZIYAH_212102010011.pdf Download (2MB)

Abstract

Millatul Fauziyah, 2024: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Nafkah, Perceraian, Pengadilan Agama
Dalam Hukum Islam, khusunya pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa setelah perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik, serta melindungi anak mereka, dan seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab atas nafkah anaknya sampai anak dewasa. Pemenuhan nafkah ini merupakan kewajiban orang tua guna menjamin keberlangsungan hidup anak, khusunya bagi anak yang menjadi korban perceraian. Namun, seringkali orang tua lalai memenuhi kewajiban mereka, terutama dalam hal biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya, sehingga anak menjadi terlantar.
Fokus penelitian skripsi ini yaitu: 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan pembebanan nafkah anak pasca perceraian orang tua? 2) Bagaimana implementasi dan kendala dalam pelaksanaan putusan hakim mengenai pembebanan nafkah anak pasca perceraian? 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah yang diabaikan pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Jember?
Tujuan penelitian skripai ini adalah: 1) Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan pembebanan nafkah anak pasca perceraian. 2) Untuk menganalisis implementasi dan kendala dalam pelaksanaan putusan hakim mengenai pembebanan nafkah anak pasca perceraian. 3) Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas nafkah yang diabaikan pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Jember.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data berupa reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu kemampuan finansial orang tua dan kebutuhan dasar anak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum keluarga di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2) Implementasi putusan hakim terkait pembebanan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember tidak selalu berjalan lancar, hal ini disebabkan karena ketidakpatuhan dari pihak yang terhukum untuk memenuhi kewajiban nafkah. Faktor utamanya adalah masalah ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, serta sengaja mengabaikan kewajiban. 3) Untuk mengatasi pengabaian nafkah, Pengadilan Agama Jember memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme ex-officio dalam putusan, serta dukungan program “Yaumuna” sebagai bentuk layanan terpadu bagi perempuan dan anak.

Actions (login required)

View Item