ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Diva Putri, Dahnia Azaria (2025) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Dahnia Azaria Diva Putri 211102030001HTN.pdf Download (3MB)

Abstract

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, pemilihan kepala daerah, kampanye, media sosial, PKPU, kepala daerah Menjelang pilkada, media sosial jadi alat baru untuk kampanye politik. Calon pemimpin memakai platform ini untuk menyampaikan visi, misi, dan
ajakan memilih. Tapi, teknologi seperti deep fake dan kecerdasan buatan bisa menyebarkan informasi palsu dan merusak kepercayaan. Dalam kondisi ini, fiqih
siyasah bisa dijadikan dasar kampanye, karena mengajarkan keadilan,musyawarah, tanggung jawab, dan nilai-nilai etis lainnya. Dengan fiqih siyasah, kampanye bisa berlangsung lebih bijak dan adil. Fokus penelitian ini adalah: 1) bagaimana mengkaji regulasi kampanye Pilkada di media sosial berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024?. 2) bagaimana menelaah pandangan Fiqh Siyasah terhadap kampanye Pilkada di
media sosial berdasarkan peraturan tersebut?. Tujuan penelitian yaitu: 1) Memahami aturan kampanye Pilkada di media sosial menurut Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. 2) Menjelaskan pandangan Fiqh Siyasah terhadap kampanye Pilkada di media sosial berdasarkan peraturan tersebut. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum
dari peraturan, norma, dan pendapat para ahli. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah aturan yang berkaitan dengan fiqh siyasah dan kampanye Pilkada di media sosial. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, dan bahan sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Untuk memastikan data yang diperoleh
valid, digunakan teknik triangulasi atau membandingkan beberapa sumber. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kampanye Pilkada di media sosial diatur oleh KPU. Peserta harus mendaftarkan akun resmi dan berhenti menggunakannya saat masa tenang. Isi kampanye harus mendidik, tidak memprovokasi, dan bebas dari SARA. Tujuannya agar kampanye berjalan adil dan jujur, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. 2) Menurut Fiqh Siyasah, kampanye di media sosial boleh dilakukan jika sesuai dengan syariah. Aturan KPU sudah sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah, jadi kampanye yang mengikuti aturan dan etika Islam termasuk bagian dari siyasah syar'iyyah, yaitu politik yang sesuai syariah.

Actions (login required)

View Item