PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN ASAS KERAHASIAAN (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo)

Ayu Oktafiana, Alda Tri (2025) PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN ASAS KERAHASIAAN (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo). Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Skripsi_Alda_Tri_Ayu_Oktafiana_214102030004.fixxdocx 3.pdf Download (4MB)

Abstract

Alda Tri Ayu Oktafiana, 2025: Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas
Tuna Netra Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan
Asas Kerahasiaan (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo)
Kata Kunci: Hak Pilih, Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Pemilu, Komisi
Pemilihan Umum
Negara Hukum adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan
norma, di mana warga negara diharapkan untuk menjunjung tinggi hukum.
Kedaulatan rakyat, sebagai prinsip demokrasi, menuntut partisipasi aktif dalam
pemilu yang bebas dan adil. Tipe Negara Hukum bervariasi, termasuk negara
hukum Eropa, sosialis, dan negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
Penyelenggaraan pemilu diatur oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, dengan hak setiap
warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam politik.
PKPU Nomor 12 Pasal 3 Tahun 2024 tentang tanggung jawab KPU atas
penyusunan dan penetapan pedoman teknis dan keputusan mengenai Logistik
Pemilihan. Penelitian ini menganalisis tantangan yang dihadapi penyandang
disabilitas tuna netra dalam menjalankan hak pilih di Kabupaten Probolinggo, serta
langkah-langkah untuk meningkatkan sosialisasi pemilu serta fasilitas yang
inklusif, guna menciptakan pemilu yang adil dan setara.
Fokus Penelitian ini : 1. Bagaimana implementasi dan kendala yang
dihadapi dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam
penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo?, 2. Bagaimana analisis
untuk memastikan hak pilih penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu 2024
di Kabupaten Probolinggo dapat terpenuhi dengan tetap menjaga prinsip
kerahasiaan perspektif fiqih?
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empris dengan menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian untuk pengumpulan datanya melalui
observasi, wawancara, dan dokumensi yang kemudian dianalisis menggunakan
triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Hasil penelitian dalam fokus penelitian 1. Menunjukkan bahwa, KPU telah
menyediakan fasilitas seperti surat suara braille dan pendampingan untuk pemilih
penyandang disabilitas tuna netra, akan tetapi masih banyak yang tidak
memanfaatkan akses tersebut. Hal ini disebabkan karena pemenuhan hak pilih
disabilitas tuna netra di Kab. Probolinggo belum memenuhi asas kerahasiaan
terutama dalam aspek kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham. 2. Analisis
fiqih disabilitas mengenai konsep ideal untuk memastikan hak pilih penyandang
disabilitas tuna netra yaitu, perlu adanya fasilitas ramah disabilitas, pendampingan
terlatih, karena untuk menjaga suatu asas kerahasiaan dalam pemungutan suara,
supaya penyandang disabilitas dapat memilih secara mandiri. Dengan regulasi yang
tegas, alat bantu yang efektif, dan peningkatan kesadaran masyarakat, sehingga hak
pilih mereka dapat terpenuhi dengan baik

Actions (login required)

View Item