ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA HIPERSEKS (Studi Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr)

Faqiroh, Zulfa Zakiatul (2025) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA HIPERSEKS (Studi Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Zulfa Zakiatul Faqiroh_2011020210048.pdf Download (1MB)

Abstract

Di Indonesia prinsip dasar perkawinan adalah monogami, yang hanya memperbolehkan
mempunyai satu isteri. Namun, hal ini tidak sama dengan monogami mutlak. Berdasarkan syarat
dan ketentuan hukum tertentu, poligami diperbolehkan. Aturan yang mengatur poligami dituangkan
dalam pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 55 hingga 59 Kompilasi Hukum Islam.
Hal yang menarik untuk dicermati dan diteliti muncul dari putusan Pengadilan Agama Jember
Nomor: 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, dimana sang suami meminta izin poligami dengan alasan
hiperseks, dan permohonan tersebut disetujui oleh majelis hakim yang berlandaskan pada pasal 4
ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini mendorong penulis untuk
mendalami penelitian dan analisis putusan tersebut dalam skripsi yang berjudul “analisis Yuridis
Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami Karena hiperseks (studi putusan nomor
3701/Pdt.G/2022/PA.Jr).
Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara permohonan izin poligami karena hiperseks pada putusan Nomor
3701/Pdt.G/2022/PA.Jr?, 2) Bagaimana permohonan izin poligami karena hiperseks pada putusan
Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif, Penelitian
ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual
(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus
(case approach). Menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data
berupa studi pustaka, dan studi dokumen. Analisis data berupa deskriptif analisis, dan keabsahan
data menggunakan teknik triangulasi.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini: Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan
perkara permohonan izin poligami karena hiperseks pada putusan nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr
hipersek didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
menyebutkan bahwa suami dapat mengajukan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri. Dalam perkara ini, hakim menerima alasan pemohon bahwa istri tidak
mampu memenuhi kebutuhan biologis akibat hiperseks suami. Hakim juga mempertimbangkan
adanya persetujuan tertulis dari istri pertama, serta tidak adanya perlawanan hukum dari pihak istri.
Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan tersebut. Namun, penting digarisbawahi bahwa
dasar pertimbangan tersebut masih menuai kontroversi karena penggunaan alasan hiperseks tidak
secara eksplisit tercantum dalam syarat formal Undang-Undang maupun KHI. Permohonan izin
poligami karena hiperseks pada putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr ditinjau dari perspektif
hukum islam dan hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, poligami
diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak bersifat mutlak. Dalam Islam, sebagaimana
dijelaskan oleh Sayyid Qutb dan ulama lainnya, poligami hanya dibolehkan dalam kondisi darurat
dan harus disertai dengan keadilan dan tanggung jawab penuh dari suami. Sedangkan dalam hukum
positif Indonesia, izin poligami hanya dapat diberikan apabila pemohon memenuhi syarat alternatif
(istri tidak dapat menjalankan kewajiban, sakit, atau tidak dapat melahirkan keturunan) dan syarat
kumulatif (persetujuan istri, jaminan nafkah dan keadilan). Dalam putusan ini, hakim menilai
bahwa semua syarat telah terpenuhi secara formal. Meski demikian, secara substansial perlu
dikritisi karena hiperseks sebagai alasan poligami belum memiliki ketentuan hukum yang jelas serta bisa menjadi celah pembenaran yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Kata Kunci: Poligami, Hiperseks

Actions (login required)

View Item