ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog)

Ilhami, Fajar (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI FAJAR ILHAMI_REVISI SELESAI WM.pdf Download (19MB)

Abstract

Kata Kunci :Poligami, Aparatur Sipil Negara, Putusan Pengadilan, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam, PP No 45 Tahun 1990

Poligami dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan salah satu topik yang selalu menarik perhatian karena adanya perbedaan perspektif antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum positif yang berlaku di negara ini. Poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu hukum yang kompleks karena adanya ketentuan dalam hukum Islam yang membolehkan praktik ini, namun di sisi lain dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. ASN laki-laki masih memiliki ruang hukum untuk berpoligami dengan syarat tertentu, sementara ASN perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Perbedaan ini menimbulkan persoalan hukum terkait asas keadilan dan kesetaraan gender.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua fokus penelitian utama: 1). Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog terkait permohonan poligami Aparatur Sipil Negara? 2). Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan poligami yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerntah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog terkait permohonan poligami Aparatur Sipil Negara, serta melihat kesesuaiannya dengan norma hukum berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerntah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach).
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1). Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan permohonan poligami karena telah terpenuhinya syarat-syarat hukum, seperti adanya persetujuan istri pertama, alasan yang sah secara medis (istri mengalami stroke lebih dari empat tahun), serta kemampuan finansial dan kesanggupan berlaku adil dari pihak pemohon. 2) . Dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini telah menunjukkan adanya harmonisasi antara dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Actions (login required)

View Item