PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME CRASH PROGRAM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30 TAHUN 2024 PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Wardani, Adelina Tri Kusuma (2025) PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME CRASH PROGRAM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30 TAHUN 2024 PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER. Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Text ADELINA TRI KUSUMA WARDANI_204102020001.pdf Download (4MB)

Abstract

Adelina Tri Kusuma Wardani, NIM 204102020001, 2025: Problematika Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Mekanisme Crash Program Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember.

Kata Kunci: Crash Program, Piutang Negara, Peraturan Menteri Keuangan

Crash Program merupakan upaya optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilaksanakan secara terpadu melalui mekanisme pemberian keringanan kepada penanggung utang, berupa pengurangan atas kewajiban pokok, bunga, denda, serta ongkos/biaya lainnya yang terkait. Dalam mekanisme Crash Program dari Tahun Anggaran 2021 hingga 2024, telah terjadi pembaruan regulasi melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan yang disusun untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan pada periode sebelumnya.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana fakta penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme Crash Program dari tahun 2021 hingga 2024 di KPKNL Jember? 2) Bagaimana pengaturan penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme Crash Program di Indonesia saat ini di KPKNL Jember? 3) Bagaimana pengaturan penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme Crash Program di Indonesia kedepannya di KPKNL Jember?
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan fakta Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Mekanisme Crash Program dari tahun 2021 hingga 2024 di KPKNL Jember, serta menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan Penyelesaian Piutang Negara dengan Mekanisme Crash Program di Indonesia saat ini dan kedepannya di KPKNL Jember.
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, yaitu bidang penelitian yang mempelajari bagaimana hukum dan sistem hukum berinteraksi dengan masyarakat. Sumber datanya berupa wawancara dengan pegawai seksi bidang Piutang Negara di KPKNL Jember, serta didukung dengan data lain berupa undang-undang, buku, jurnal, dan referensi tertulis dari penelitian terdahulu mengenai Crash Program atau topik lain yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
Hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi diperlukannya Crash Program. Selama pelaksanaan Crash Program ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan pemahaman debitur, kualitas BKPN yang buruk, serta banyak surat pemberitahuan yang kembali. Selain itu, pelaksanaan Crash Program tahun anggaran 2024 memiliki inovasi dalam menghadapi hambatan dengan meningkatkan efektivitas pelayanan yaitu, dengan Kalkulator Crash Program. Di tahun 2025 Crash Program tidak dilanjutkan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yang hanya berlaku 6 bulan, sehingga keberlanjutan dari Crash Program diharapkan kembali dihadirkan di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item