KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTAR WARGA (Studi Kasus Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)

Fikri Hasim, Mohammad (2025) KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTAR WARGA (Studi Kasus Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text MOHAMMAD FIKRI HASIM_211102030039.pdf Download (4MB)

Abstract

Sengketa tanah di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, menjadi tantangan serius bagi pemerintah desa, terutama terkait ketidakjelasan batas tanah, sertifikat ganda, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak atas tanah. Meskipun pemerintah desa berperan penting dalam mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai, tantangan seperti minimnya sumber daya dan keterlibatan masyarakat masih menghambat proses tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dan kolaboratif dalam penyelesaian sengketa agraria, dengan fokus pada peran pemerintah desa sebagai mediator yang memahami hukum agraria dan proses mediasi..
Adapun fokus penelitian ini ialah, 1) Bagaimana kewenangan Pemerintah Desa Ajung dalam menyelesaikan sengketa tanah antar warga menurut UU No. 6 tahun 2014, 2) Bagaimana mekanisme dan prosedur Pemerintah Desa Ajung dalam menangani sengketa tanah antar warga, 3) Bagaimana kendala yang di hadapi Pemerintah Desa Ajung dalam menangani sengketa tanah antar warga.
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Desa Ajung dalam menyelesaikan sengketa tanah antar warga menurut UU No. 6 tahun 2014, 2) Untuk menganalisis mekanisme dan prosedur Pemerintah Desa Ajung dalam menangani sengketa tanah antar warga, 3) Untuk menganalisis kendala yang di hadapi Pemerintah Desa Ajung dalam menangani sengketa tanah antar warga.
Jenis penelitian yang di gunakan untuk mengkaji penelitian ini yakni yuridis empiris atau sering disebut dengan field Research (penelitian lapangan) serta penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum/ Sosiolegal dan pendekatan perundang-undangan. Yang artinya dalam pengamatan langsung terjun ke dunia nyata dalam praktek hukum di masyarakat atau lembaga hukum serta pendekatab yang aplikasikan guna memahami reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat..
Kesimpulan hasil dari temuan data sebagai berikut, 1) Kewenangan Pemerintah Desa Ajung dalam menyelesaikan sengketa tanah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tetapi kurangnya peraturan teknis dari BPN mengakibatkan proses mediasi yang informal. Pengembangan pedoman teknis yang melibatkan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penyelesaian sengketa. 2) Prosedur penyelesaian sengketa tanah di Desa Ajung mengikuti tahapan sistematis, mulai dari identifikasi kasus hingga pencatatan hasil mediasi, mencerminkan nilai mediasi seperti netralitas dan kesukarelaan. Namun, tantangan akibat kurangnya aturan teknis mengharuskan pengembangan pedoman dan pelatihan bagi perangkat desa untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan. 3) Kendala utama dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Ajung meliputi terbatasnya kewenangan formal pemerintah desa yang bersifat fasilitatif, kurangnya sumber daya hukum dan kemampuan administrasi, serta dilema menjaga netralitas akibat hubungan sosial yang kompleks. Ketiga faktor ini mengurangi efektivitas dan legitimasi proses mediasi.

Actions (login required)

View Item