Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

Frasa Maulidan, Achmad (2025) Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Final wmm Skripsi Achmad Frasa (214102030009) Sidang.pdf Download (1MB)

Abstract

Kebijakan Legalisasi minuman beralkohol di kawasan wisata Marina
Boom Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun
2022 bertujuan meningkatkan daya tarik wisata, namun mendapat penolakan dari
berbagai pihak terutama tokoh agama, karena dinilai dapat merusak moral,
kesehatan, dan tatanan sosial. Perlunya pengaturan rinci mengenai batas usia
pembeli, lokasi dan waktu penjualan serta larangan penjualan di area sensitif.
Kurangnya kajian lokal terkait dampak sosial dari kebijakan ini belum optimalnya
integrasi antara perspektif hukum dan fiqh, minimnya evaluasi terhadap
implementasi peraturan, serta belum adanya penelitian tentang respon masyarakat
terhadap legalisasi alkohol di wilayah tersebut.
Fokus penelitian ini : 1) Apa urgensi yang melatarbelakangi diterbitkannya
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang legalisasi peredaran
minuman keras di kawasan pariwisata internasional Marina Boom Banyuwangi?
2) Bagaimana Pandangan perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah atas di terbitkannya
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 tahun 2022 Tentang Legalisasi Peredaran
Minuman Keras Di kawasan Pariwisata Internasional Marina Boom?
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh serta hambatan dari
diberlakukannya peraturan tersebut terhadap peningkatan kriminalitas di kawasan
wisata tersebut, serta meninjau pandangannya dalam perspektif Fiqih Siyasah
Dusturiyah.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual
(Conseptual Approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelegalan miras di kawasan
Marina Boom melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022
memberi dampak ganda. Di satu sisi, kebijakan ini mendorong ekonomi dan
pariwisata serta membuka lapangan kerja. Namun, di sisi lain, memunculkan
konflik sosial dan budaya karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan
kearifan lokal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan
juga memperbesar penolakan. Selain itu, regulasi ini berpotensi bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi jika tidak diawasi secara ketat. 2) Dari
perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini perlu mempertimbangkan
kemaslahatan umat dan nilai-nilai moral Islam untuk menghindari mudharat yang
lebih besar. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi
penting dalam implementasi kebijakan ini agar tidak bertentangan dengan norma
hukum, sosial, dan agama.

Kata Kunci: Peraturan Bupati, Minuman Keras, Fiqih Siyasah Dusturiyah

Actions (login required)

View Item