TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)

Firmanto, Moch Suaeib (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Text SKRIPSI MOCH SUAEIB FIRMANTO 204102030035 NEW JULI.pdf Download (3MB)

Abstract

Moch Suaeib Firmanto, 2025: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Menurut Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)

Kata Kunci: Tannggung Jawab, pemerintah, Penambangan Pasir, Ilegal

Penambangan pasir ilegal di kawasan pesisir Pantai Puger, Kabupaten Jember, menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, serta lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal. Praktik ini tidak hanya melanggar norma hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan yang diakui secara nasional dan internasional. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi, menindak, dan mengatur praktik pertambangan agar sejalan dengan nilai keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.
fokus penelitian yakni: 1.) Bagaimana kebijakan yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani penambangan pasir ilegal? Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak aktifitas pertambangan pasir ilegal?
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, menggunakan pendekatan undang-undang No 4 tahun 2009 Tentang penambangan mineral dan batubara dan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, analisis data yang di gunakan yaitu reduksi,penyajian serta penarikan kesimpulan. keabsahan data menggunaan triangulasi.
Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) meskipun Kabupaten Jember memiliki dasar hukum yang kuat untuk menangani penambangan pasir ilegal, implementasinya masih lemah akibat minimnya koordinasi, ketidaktegasan penindakan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dampaknya, kerusakan lingkungan dan sosial terus berlangsung. Upaya pemerintah belum optimal karena terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum dan dilema antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. 2.) Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, sinergi antarinstansi, sosialisasi hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat agar tercapai pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
v

Actions (login required)

View Item