PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KORBAN SCAM AIRDROP CRYPTOCURRENCY DALAM KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA

Prasetiyo, Agung (2025) PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KORBAN SCAM AIRDROP CRYPTOCURRENCY DALAM KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Agung Prasetiyo Watermark.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Agung Prasetiyo, 2025: “Perlindungan Konsumen Pada Korban Scam Airdrop Cryptocurrency Dalam Ketentuan Hukum Di Indonesia”.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Cryptocurrency, Airdrop, Scam, Hukum Ekonomi Syariah
Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melahirkan berbagai inovasi di bidang keuangan, salah satunya cryptocurrency. Di balik kemajuan ini, muncul praktik penipuan digital (Scam), termasuk modus Airdrop palsu yang merugikan konsumen secara finansial. Perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka tetap terjamin, terutama dalam ranah transaksi aset digital yang belum sepenuhnya diatur secara rinci.
Penelitian ini merumuskan masalah utama yaitu 1) Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia dalam mengatur perlindungan konsumen pada korban scam Airdrop cryptocurrency ? 2) Bagaimana konsep perlindungan konsumen menurut maqasid syariah dapat diterapkan dalam kasus scam Airdrop cryptocurrency ? 3) Apa saja kelemahan regulasi di indonesia terkait perlindungan konsumen dalam menangani fenomena scam Airdrop cryptocurrency ?
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif yuridis dengan teknik pengumpulan data pustaka (library research), yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang atau ketentuan hukum yang ada di Indonesia memberikan dasar hukum perlindungan konsumen secara umum, regulasi khusus terkait aset digital seperti cryptocurrency masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan regulasi melalui peran BAPPEBTI, OJK, dan penyempurnaan hukum positif di Indonesia.
Kesimpulannya, 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 (jo. UU No. 19/2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melindungi konsumen korban scam Airdrop cryptocurrency di Indonesia. UUPK menjamin hak konsumen atas informasi jujur, keamanan, dan ganti rugi, melarang promosi menipu, serta memungkinkan penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan. UU ITE mengakui bukti elektronik , mengkriminalisasi informasi bohong yang merugikan, melindungi data pribadi, dan mewajibkan keamanan sistem elektronik. 2) Dalam maqāṣid al-syariah, scam Airdrop melanggar perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), agama (ḥifẓ al-dīn), akal (ḥifẓ al-‘aql), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) karena menyebabkan kerugian finansial, merusak kepercayaan, mengeksploitasi ketidaktahuan, memicu stres, dan mengancam kesejahteraan keluarga. 3) Perlindungan konsumen yang ideal memerlukan regulasi khusus aset digital, integrasi hukum dengan teknologi, mekanisme kompensasi, dan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah untuk mengatasi kelemahan normatif dan meningkatkan efektivitas perlindungan.

Actions (login required)

View Item