Aulia Afifi, Aulia Afifi (2025) Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.
![]() |
Text
ACC PRINT.pdf Download (2MB) |
Abstract
Nabilla Aulia Afifi, 2025: Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten
Banyuwangi Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilu
2024 Perspektif Fiqih Siyasah.
Kata Kunci: Bawaslu, Politik Uang, Fiqih Siyasah.
Bawaslu merupakan lembaga pengawas Pemilihan Umum yang sengaja
dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, menerima
aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta bertugas
mencegah terjadinya praktik politik uang sesuai dengan ketentuan UndangUndang yang berlaku. Indikasi dilapangan ditemukan adanya Praktik politik uang
yang sering kali ditemukan `di linkungan masyarakat maupun lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum menjelang Pemilihan Umum legislatif yang
dilakukan oleh para calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga
legislatif, menjelang hari Pemilihan Umum. Perihal tindak pidana politik uang
diatur pada pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan
kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada
pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi sesuai pasal 523 ayat 1
sampai dengan 3 Undang – Undang No.7 Tahun 2017?. 2) Bagaimana peran
Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu 2024 di
kabupaten Banyuwangi menurut Fiqih Siyasah?. Tujuan Penelitian ini adalah: 1)
Mengetahui sejauh mana peran Bawaslu dalam upaya-upaya yang dilakukan
dalam pencegahan dan penindakan politik uang di Kabupaten Banyuwangi tahun
2024 sesuai dalam pasal 523 ayat 1 sampai dengan 3 Undang – Undang No.7
Tahun 2017. 2) Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam
pencegahan dan penindakan politik uang menurut Fiqih Siyasah.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian
dilakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.
Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu
dengan dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu legislatif
tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi dengan mengadakan sosialisasi kepada
masyarakat, bekerja sama dengan pihak kepolisian, penerapan Undang-Undang
yang berkaitan dengan money politic dan memberikan pendidikan agar
pencegahan yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif kedepanya.2) Upaya yang
dilakukan Bawaslu berdasarkan perspektif fiqh siyasah terhadap praktik politik
uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan
melakukan kegiatas soliasi kepada masyarakat tentang hukum diharamkanya
praktik politik uang, tindakan politik uang bertentangan dengan nilai-nilai
keadilan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180101 Aboriginal and Torres Strait Islander Law |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Aulia Afifi Nabilla |
Date Deposited: | 10 Jul 2025 06:27 |
Last Modified: | 10 Jul 2025 06:27 |
URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/48089 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |