PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PUTUSAN PTUN SURABAYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PTUN SURABAYA NO.76/G/2022/PTUN.SBY)

Faiqoh, Shufi (2025) PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PUTUSAN PTUN SURABAYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PTUN SURABAYA NO.76/G/2022/PTUN.SBY). Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.

Text SKRIPSI_SHUFI FAIQOH_211102030054.pdf Download (1MB)

Abstract

Desa merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan di
Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan dan
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan otonomi untuk mengatur
rumah tangganya sendiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum.
Kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan desa, bertugas untuk
menjalankan roda pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan
memberdayakan masyarakat desa.
Fokus penelitian penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan asas-asas
umum pemerintahan yang baik dalam keputusan pemberhentian Kepala Desa
berdasarkan Putusan PTUN Surabaya No. 76/G/2022/PTUN.SBY. 2) Bagaimana
pertimbangan hakim dalam menilai kesesuaian keputusan pemberhentian Kepala
Desa dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Putusan PTUN
Surabaya No. 76/G/2022/PTUN.SBY.
Tujuan penelitian ini yakni 1) Untuk mengkaji penerapan asas-asas umum
pemerintahan yang baik dalam keputusan pemberhentian Kepala Desa
berdasarkan Putusan PTUN Surabaya No. 76/G/2022/PTUN.SBY. 2) Untuk
menganalisa pertimbangan hakim dalam menilai kesesuaian keputusan
pemberhentian Kepala Desa dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
pada Putusan PTUN Surabaya No. 76/G/2022/PTUN.SBY.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam
penelitian yang bertumpu pada bahan hukum primer dengan menganalisis teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang dikaji.
Hasil penelitian ini adalah 1) Prosedur pemberhentian Kepala desa terdapat
dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pemendakri
Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2)
Hakim memutuskan untuk mencabut SK Bupati Nomor
118.45/2/KTUN/1.12/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa

Actions (login required)

View Item