PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PADA PENYALAHGUNAAN VISA SESUAI PASAL 38 TENTANG KEIMIGRASIAN

Ramadhani, Reza Ayu (2025) PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PADA PENYALAHGUNAAN VISA SESUAI PASAL 38 TENTANG KEIMIGRASIAN. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Reza Ayu Ramadhani NIM 201102030013.pdf Download (2MB)

Abstract

Reza Ayu, 2025: “Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Pada Pada
Penyalahgunaan Visa Sesuai Pasal 38 Tentang Keimigrasian”
Kata Kunci: Pengawasan, Penyalahgunaan, Keimigrasian.
Pengawasan keimigrasian mengawasi masuk-keluarnya WNI dan
WNA melalui darat, laut, dan udara. Meningkatnya mobilitas WNA ke
Indonesia menimbulkan tantangan, terutama penyalahgunaan visa seperti
overstay. Meski Pasal 38 UU No. 6 Tahun 2011 mengatur izin tinggal,
pelanggaran masih banyak terjadi, diperparah oleh lonjakan kunjungan
hingga 12,66 juta pada Januari–November 2024. Koordinasi antar instansi
yang lemah dan keterbatasan sumber daya membuat pengawasan belum
optimal. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pengawasan dan
penindakan pelanggaran izin tinggal WNA di Indonesia.
Fokus penelitian ini ialah: 1) Bagaimana bentuk pengawasan dan
pencegahan pelanggaran izin tinggal sesuai Pasal 38 Tentang UU
Keimigrasian? 2) Bagaimana penindakan yang dilakukan Keimigrasian
terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Memahami bentuk pengawasan
pencegahan pelanggaran izin tinggal Warga Negara Asing sesuai
pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 38 2)
Memahami penindakan yang di lakukan Keimigrasian terhadap pelanggaran
izin tinggal warga negara asing
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan
historis. Penelitian normatif ini memberikan gambaran komprehensif
tentang kerangka hukum dan bentuk pengawasan serta penegakan hukum
dalam mengatasi penyalahgunaan visa keimigrasian oleh WNA di
Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaannya.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Meskipun sudah ada UU No. 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan visa masih perlu
ditingkatkan karena masih banyak penyalahgunaan, seperti penggunaan
Visa On Arrival untuk bekerja ilegal. Pemantauan dilakukan secara rutin
dan insidentil, namun efektivitasnya terbatas akibat kurangnya sumber daya
dan koordinasi antarinstansi. Kerja sama antara Kantor Imigrasi dan Tim
Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) harus diperkuat untuk mempercepat
penanganan pelanggaran. 2) Penyalahgunaan visa kunjungan, terutama
overstay, merupakan masalah serius. Sesuai UU Keimigrasian, pelanggar
dikenai sanksi administratif seperti pencantuman daftar pencegahan,
pembatalan izin tinggal, denda Rp 1 juta per hari untuk overstay kurang dari
60 hari, dan deportasi bagi yang overstay lebih dari 60 hari. Penegakan
hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan
nasional.

Actions (login required)

View Item