Dialektika elite pesantren dan pemerintah dalam pengembangan kurikulum lokal madrasah di Kabupaten Jember

Maskud, Maskud and Fauzi, Imron (2018) Dialektika elite pesantren dan pemerintah dalam pengembangan kurikulum lokal madrasah di Kabupaten Jember. Project Report. LP2M IAIN Jember, Jember. (Unpublished)

Preview	Text [1] HALAMAN JUDUL.pdf Download (476kB) | Preview
Preview	Text [2] BAB I.pdf Download (321kB) | Preview
	Text [3] BAB II.pdf Download (571kB)
	Text [4] BAB III.pdf Download (212kB)
Preview	Text [5] BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text [6] BAB V.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text [7] DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text [8] LAMPIRAN.pdf Download (445kB) | Preview

Abstract

Setiap pesantren memiliki keunikan dan local wisdom yang harus tetap dipertahankan sebagai jati dirinya, namun dengan adanya tuntutan pemerintah, yang didalamnya dilakukannya standarisasi kurikulum, maka pesantren saat ini dihadapkan pada problem baru yakni kesiapan menjadikan pesantren sebagai bagian sub-sistem pendidikan nasional. Tuntutan pemerintah tersebut tentu harus diimbangi dengan kemauan pesantren untuk berbenah diri, terutama tentang pengelolaan dan inovasi pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang dialektika elite pesantren dan pemerintah dalam pengembangan kurikulum lokal madrasah di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di dua pesantren, yaitu: pesantren Nuris 1 Jember dan pesantren Al-Qodiri 1 Jember. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Analisis data penelitian ini mempergunakan dua metode yaitu verstehen dan interpretasi, secara operasional menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sumber data dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini yakni: Pertama, dialektika yang terjadi antara elite pesantren dan pemerintah dalam pengembangan kurikulum lokal tersebut saling menguatkan satu sama lain. Pihak pesantren tidak serta-merta dan tidak secara frontal merubah atau mengganti struktur kurikulum nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Begitu pula pihak Kementerian Agama, membolehkan untuk mengembangkan kurikulum lokal di tingkat yayasan selama tidak keluar dari pedoman atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agama; Kedua, faktor penghambat dialektika tersebut diantaranya: (a) pedoman yang masih kurang jelas, sehingga mengakibatkan sering terjadinya mis-komunikasi dalam tahap implementasi pengembangan kurikulum di tingkat lokal; (b) evaluasi kurikulum lokal secara mandiri, sehingga muatan pelajaran dalam kurikulum lokal belum diakui secara nasional; (c) penambahan muatan pelajaran dalam kurikulum lokal berkonsekuensi untuk menambah tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan; (d) adanya berbagai bantuan program pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, menyebabkan banyak orangtua siswa yang enggan untuk menyumbang ke pesantren; (e) adanya “hello effect” dimana pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari kurikulum lokal yang dikembangkan; dan (f) pembagian waktu pembelajaran yang sangat padat baik pengajian di pesantren, kurikuler di madrasah, dan ekstrakurikuler tambahan; Ketiga, implikasi dari hasil dialektika dalam pengembangan kurikulum lokal ini yaitu: (a) sebagai bentuk pembuktian terkait dengan mutu pendidikan madrasah di pesantren kepada masyarakat yang tak kalah dengan lembaga lain; dan (b) hilangnya kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan jenjang pendidikan selanjutnya setelah keluar dari pesantren.

Actions (login required)

View Item